Jakarta – Kesepakatan damai antara Amerika Serikat dan Iran yang ditandai dengan pembukaan kembali Selat Hormuz memicu harapan baru bagi stabilitas harga energi global. Pemerintah Indonesia kini tengah mencermati dampak geopolitik tersebut terhadap potensi penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) di dalam negeri.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa pemerintah akan memantau secara ketat implementasi perjanjian damai tersebut sebelum mengambil kebijakan lebih lanjut terkait harga BBM.
“Ya pertama kan penandatanganan harapannya betul-betul bisa dilaksanakan. Dengan kembali terbukanya Selat Hormuz kan kita baru lihat penyesuaian terhadap harga (BBM) lagi,” ujar Airlangga di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (18/6).
Saat disinggung mengenai kepastian penurunan harga BBM non-subsidi pasca-pembukaan blokade Selat Hormuz, Airlangga masih bersikap hati-hati. Ia menegaskan bahwa pemerintah perlu memastikan kelancaran distribusi energi terlebih dahulu. “Ya barangnya sampai di mana kan kita lihat,” tambahnya.
Langkah diplomatik ini diambil setelah AS dan Iran sepakat meneken nota kesepahaman (MoU) secara digital, yang mengakhiri ketegangan militer sejak akhir Februari 2026. Perjanjian tersebut mencakup 14 poin krusial, termasuk penghentian perang di berbagai front, pencabutan sanksi terhadap Iran, hingga komitmen pemberian kompensasi atas kerusakan perang.
Presiden Iran Masoud Pezeshkian menyambut baik kesepakatan ini sebagai tonggak sejarah. Melalui akun X pribadinya, ia menekankan bahwa perdamaian yang dicapai merupakan hasil dari rasa saling menghormati antara kedua negara.
Sesuai dengan isi MoU, kedua negara memiliki waktu 60 hari untuk merumuskan perjanjian final. Selama masa transisi tersebut, Selat Hormuz dipastikan beroperasi secara bebas, sementara AS berkomitmen menarik pasukannya dari wilayah sekitar Iran.
