Jakarta – Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah secara resmi memulai tahapan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) untuk tahun ajaran 2026/2027. Kebijakan ini diimplementasikan serentak di seluruh wilayah Indonesia dengan fokus utama pada pemerataan kualitas pendidikan serta penghapusan kesenjangan akses antara sekolah negeri di berbagai daerah.
Instrumen utama dalam seleksi tahun ini adalah jalur zonasi yang memberikan prioritas kepada calon siswa berdasarkan radius jarak tempat tinggal terdekat dengan satuan pendidikan. Kebijakan yang mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI Nomor 3 Tahun 2025 ini bertujuan memastikan akses pendidikan yang berkeadilan, menekan beban biaya transportasi harian keluarga, serta mempercepat pemenuhan standar pelayanan minimal pendidikan di setiap kecamatan.
Sistem seleksi dirancang secara daring untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas. Dinas Pendidikan di berbagai daerah telah mematangkan infrastruktur digital guna mengantisipasi lonjakan lalu lintas data pendaftaran yang diprediksi terjadi hingga akhir Juni 2026. Masyarakat diimbau untuk memahami alur administrasi guna menghindari kendala teknis yang dapat menghambat proses pendaftaran.
Terkait teknis seleksi, pemerintah menekankan pentingnya validitas data kependudukan. Penentuan kuota kelulusan sepenuhnya bergantung pada jarak radius geometris antara domisili calon siswa dan sekolah. Untuk mencegah manipulasi alamat atau perpindahan Kartu Keluarga secara mendadak, pemerintah daerah bersinergi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan verifikasi data secara real-time. Jika kuota sekolah telah terpenuhi oleh pendaftar di ring terdekat, maka akses bagi pendaftar dari zona luar akan otomatis tertutup oleh sistem.
Persyaratan usia juga menjadi variabel krusial dalam SPMB 2026. Untuk jenjang Taman Kanak-Kanak (TK), kelompok A diperuntukkan bagi anak usia 4 hingga 5 tahun, sedangkan kelompok B untuk usia 5 hingga 6 tahun. Satuan pendidikan dilarang menerapkan tes akademik seperti membaca, menulis, atau berhitung sebagai indikator kelulusan. Untuk jenjang Sekolah Dasar (SD), prioritas diberikan kepada anak usia 7 tahun, dengan batas minimal 6 tahun per 1 Juli 2026. Pengecualian bagi anak usia 5 tahun 6 bulan dimungkinkan dengan syarat memiliki kecerdasan istimewa yang dibuktikan melalui rekomendasi psikolog profesional. Sementara untuk jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP), batas usia maksimal adalah 15 tahun.
Seluruh calon peserta didik diwajibkan mengunggah dokumen digital yang valid, meliputi akta kelahiran, Kartu Keluarga yang diterbitkan minimal satu tahun sebelum pendaftaran, serta ijazah atau surat keterangan lulus untuk jenjang SMP. Bagi calon siswa yang terdampak bencana, surat keterangan domisili dari pihak berwenang dapat digunakan sebagai syarat sah.
Tahapan pendaftaran dimulai dengan pembuatan akun dan validasi data pada 8 hingga 13 Juni 2026. Pendaftaran daring jalur zonasi dibuka pada 22 hingga 26 Juni 2026, diikuti pengumuman hasil seleksi pada 27 Juni 2026. Proses verifikasi berkas fisik dan pendaftaran ulang akan berlangsung pada 28 hingga 30 Juni 2026. Orang tua diminta mematuhi linimasa tersebut guna menghindari kehilangan hak pilih sekolah akibat keterlambatan administrasi.
