Batam – Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Puteri Komarudin, mendesak Bank Indonesia (BI) untuk memastikan distribusi likuiditas ekonomi nasional yang tumbuh 10,8 persen (yoy) per Mei 2026 dapat dirasakan langsung oleh sektor riil di daerah.
Dorongan ini disampaikan Puteri saat menyoroti pentingnya pemerataan akses pembiayaan bagi UMKM dan pedagang di wilayah Kepulauan Riau (Kepri).
Menurutnya, dinamika pertumbuhan ekonomi nasional harus tercermin nyata di daerah yang memiliki basis sektor perdagangan, industri, serta pariwisata yang kuat.
“BI perlu memastikan likuiditas ini mengalir ke sektor riil, terutama UMKM, pedagang, serta wilayah yang akses pembiayaannya masih terbatas,” tegas Puteri dalam Kunjungan Spesifik Banggar DPR di Batam, Jumat (3/7/2026).
Selain masalah likuiditas, Puteri juga menyoroti pentingnya penguatan kedaulatan ekonomi melalui distribusi uang layak edar di wilayah perbatasan.
Ia memberikan apresiasi penuh terhadap pelaksanaan Ekspedisi Rupiah Berdaulat (ERB) 2026 yang dilakukan BI bersama TNI AL dengan menyalurkan Rp14 miliar ke lima pulau terluar di Kepri.
“Kehadiran Rupiah di pulau-pulau terluar merupakan wujud nyata kehadiran negara dalam menjaga kedaulatan,” ujar Puteri.
Ia menambahkan bahwa langkah tersebut sangat krusial mengingat posisi geografis Kepri yang berbatasan langsung dengan negara tetangga.
Di sisi lain, Puteri meminta BI untuk memperluas akseptasi sistem pembayaran QRIS guna mendukung sektor pariwisata daerah.
Optimalisasi digitalisasi pembayaran dinilai sangat mendesak seiring dengan tingginya kunjungan wisatawan mancanegara ke Kepri yang mencapai 837 ribu orang hingga Mei 2026.
Data tersebut menunjukkan dominasi turis asal Singapura sebesar 40 persen dan Malaysia sebanyak 34 persen yang menjadi pasar potensial bagi penggunaan QRIS.
