Jakarta – Populasi muslim yang mencapai 49 juta jiwa menjadi modal utama Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk memantapkan diri sebagai provinsi syariah.
Target ambisius ini dicanangkan menyusul keberhasilan Jawa Barat mempertahankan gelar juara umum dalam ajang Anugerah Adinata Syariah 2026.
Wakil Gubernur Jawa Barat, Erwan Setiawan, menegaskan bahwa prestasi tersebut bukanlah garis finis bagi pemerintah daerah.
“Dari 51 juta penduduk di Jawa Barat, 97,3 persen itu muslim atau lebih dari 49 juta jiwa. Oleh karena itu tidak ada alasan kami untuk tidak menempatkan Jawa Barat sebagai provinsi syariah,” ujar Erwan usai menerima penghargaan di Auditorium Bank Mega, Jakarta, Senin (6/7).
Erwan menjelaskan, pihaknya kini fokus mengimplementasikan nilai-nilai syariah secara menyeluruh di berbagai sektor kehidupan.
Cakupan penerapan tersebut meliputi pengembangan industri syariah hingga sektor pariwisata yang ramah bagi masyarakat.
“Yang paling utama bagaimana kami betul-betul bisa menerapkan di daerah kami, mulai dari industri syariah, pariwisata syariah, semua tempat di Jawa Barat menjadi tempat yang syariah,” tambahnya.
Keberhasilan tahun ini merupakan buah dari evaluasi mendalam setelah Jawa Barat juga meraih gelar serupa pada 2025.
Jika tahun lalu provinsi ini memenangkan sembilan dari 12 kategori, tahun ini mereka sukses menyabet 12 dari 14 kategori yang dilombakan.
“Setelah mendapatkan juara umum itu kami tidak cepat berpuas diri, tetapi kami evaluasi apa saja yang belum kami raih. Dari 14 kategori yang dilombakan tahun ini kami bedah satu per satu dan Alhamdulillah hasilnya bisa kita lihat sendiri,” ungkap Erwan.
Capaian ini diraih berkat kolaborasi antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS), serta Bank Indonesia Perwakilan Jawa Barat.
Dalam ajang tersebut, Jawa Barat memenangkan kategori Pariwisata Ramah Muslim, Inkubasi Bisnis Usaha Syariah, serta Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS).
Selain itu, mereka juga unggul dalam kategori Literasi Ekonomi dan Keuangan Syariah, Rencana Aksi Daerah, serta Ekonomi Pesantren.
