Jakarta – Pemerintah Indonesia resmi mempercepat implementasi proyek perdagangan listrik lintas batas dengan Singapura menyusul pertemuan bilateral antara Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (6/7).
Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) kini ditunjuk sebagai motor penggerak utama untuk mengoordinasikan kerja sama teknis dengan sejumlah perusahaan energi asal Singapura, seperti Keppel Electric, Sembcorp Industries, dan Singapore Energy Interconnections (SEI).
“Indonesia telah menunjuk Danantara untuk implementasi kerja sama perdagangan listrik lintas batas,” ujar Prabowo dalam keterangan pers bersama Lawrence Wong, sebagaimana dikutip dari pernyataan resmi pemerintah, (6/7/2026).
Langkah ini menandai babak baru bagi rencana ekspor listrik bersih yang sempat mengalami dinamika panjang sejak era pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Proyek ini diproyeksikan memiliki nilai investasi fantastis yang kini membengkak menjadi sekitar US$ 30 miliar atau setara dengan Rp 522,79 triliun.
Peningkatan nilai investasi tersebut dikonfirmasi oleh Chief Investment Officer (CIO) Danantara, Pandu Patria Sjahrir, yang menyebutkan bahwa saat ini terdapat enam hingga tujuh perusahaan yang telah mengantongi izin bersyarat (conditional license) dari otoritas Singapura.
“Ada 6-7 perusahaan yang sudah mendapatkan conditional license dari Singapura yang sekarang sudah kita PDKT-lah untuk bisa bekerja sama,” ujar Pandu saat ditemui di Gedung Bursa Efek Indonesia, Jakarta, (11/5/2026).
Pemerintah menegaskan bahwa proyek ini tidak sekadar menjual energi ke luar negeri, tetapi juga menjadi instrumen untuk memacu industrialisasi domestik.
Sesuai dengan arahan strategis, setiap pengembang wajib mematuhi aturan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) sebesar 60 persen.
Syarat ini mewajibkan pembangunan pabrik panel surya dan baterai listrik di dalam wilayah Indonesia untuk mendukung rantai pasok industri hijau.
Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Rachmat Kaimuddin, sebelumnya menegaskan bahwa pembangunan industri di dalam negeri merupakan harga mati bagi pemerintah.
“Jadi niat pemerintah, pabrik ini terbangun, baik di Batam, Jawa, atau di manapun, itulah yang akan digunakan dan secara umum terbentuk industri di indonesia,” kata Rachmat, (8/9/2023).
Adapun realisasi pengiriman listrik direncanakan mencapai kapasitas 3,4 gigawatt (GW) secara bertahap hingga tahun 2035.
Kepala Danantara, Rosan Roeslani, menyatakan bahwa pembangunan pembangkit listrik berbasis energi terbarukan akan diprioritaskan di kawasan Batam, Bintan, dan Karimun (BBK).
“Selama berapa tahun 3,4 gigawatt, tapi pembangunan pertama antara 600 megawatt sampai 1,2 gigawatt,” ucap Rosan, (6/7/2026).
Meski kesepakatan politik telah tercapai, pemerintah realistis bahwa pengiriman listrik tidak dapat dilakukan dalam waktu dekat.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menjelaskan bahwa pembangunan infrastruktur transmisi bawah laut membutuhkan waktu pengerjaan yang signifikan.
“Tidak bisa terlaksana tahun ini. Membangun fasilitas transmisi listrik setidaknya membutuhkan waktu 1 – 1,5 tahun untuk diimplementasikan,” ujar Airlangga, (9/6/2026).
Proyek ini diharapkan menjadi katalisator bagi pengembangan ekosistem industri manufaktur hijau di Indonesia sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai pemain kunci dalam transisi energi di kawasan Asia Tenggara.
