Jakarta – Pemerintah menargetkan perbaikan menyeluruh terhadap tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam kurun waktu 30 hari ke depan.
Langkah ini diambil menyusul instruksi langsung dari Presiden Prabowo Subianto untuk membereskan berbagai hambatan teknis hingga dugaan penyalahgunaan di lapangan.
Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Trenggono, menyatakan bahwa pihaknya kini tengah tancap gas untuk menuntaskan pembenahan tersebut.
“Kita diberikan waktu untuk menata kembali, khususnya yang persoalan yang dalam waktu dekat ini selama 30 hari saya sampaikan tadi,” ujar Trenggono usai rapat dengar pendapat dengan Komisi IX DPR RI, Jumat (17/7).
Ia menjelaskan bahwa mandat tersebut mulai berlaku sejak rapat terbatas yang digelar di kediaman Presiden di Hambalang pada Rabu (15/7) lalu.
Untuk mempercepat proses tersebut, BGN telah membentuk tim khusus sesuai arahan Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan.
“Tapi yang jelas, sudah kami juga sudah mendapat arahan dari Pak Menko Pangan, kita juga membuat tim nanti, kalau perlu kurang dari waktu itu kita segera bergerak cepat,” tegas Trenggono.
Sebelumnya, Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengungkapkan bahwa pemerintah perlu melakukan evaluasi mendalam terhadap pelaksanaan program MBG.
Zulhas menyoroti sejumlah masalah krusial, mulai dari indikasi penyalahgunaan hingga ketidaksiapan administrasi di titik-titik distribusi.
“Tadi mengenai MBG akan menyelesaikan persoalan-persoalan yang selama ini menjadi hambatan atau penyalahgunaan. Kami minta waktu satu, satu bulan. Ya, satu bulan lagi. Satu bulan untuk menyelesaikan, merapikan,” kata Zulhas di Istana Kepresidenan, Rabu (15/7).
Menurut Zulhas, banyak lokasi yang sudah ditetapkan sebagai penerima manfaat namun belum memiliki Surat Perintah Penyaluran Gizi (SPPG).
Seluruh hasil evaluasi dan langkah perbaikan ini nantinya akan dilaporkan kembali kepada Presiden Prabowo untuk diputuskan kebijakan selanjutnya.
