Jakarta – Sektor ekonomi kreatif di ibu kota kini mulai menancapkan taringnya sebagai mesin pertumbuhan ekonomi baru pasca-transformasi Jakarta menjadi kota jasa dan ekonomi global. Bank Indonesia (BI) Perwakilan Provinsi DKI Jakarta melalui ajang Jakarta Kreatif Festival (JKF) 2026 menegaskan komitmennya untuk memaksimalkan potensi industri film sebagai lokomotif penggerak sektor-sektor pendukung lainnya.
Data Bank Indonesia menunjukkan bahwa setiap Rp1 yang dibelanjakan dalam industri film mampu menciptakan aktivitas ekonomi sebesar Rp1,38 di sektor lain. Dampak ikutan ini merambah ke berbagai lini, mulai dari perhotelan, katering, transportasi, hingga penyedia jasa digital dan UMKM lokal.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta, Iwan Setiawan, menyatakan bahwa pihaknya kini menempatkan industri kreatif sebagai pilar strategis.
“Ekonomi kreatif mampu menciptakan lapangan kerja yang luas dan mentransformasi ruang kota menjadi lebih menarik dan inovatif,” ujar Iwan dalam pernyataan resminya, Jumat (24/7/2026).
Iwan menambahkan, tingginya optimisme terhadap sektor ini tercermin dari capaian transaksi selama pelaksanaan JKF 2026 yang menembus angka Rp55 miliar. Angka tersebut melonjak signifikan dibandingkan realisasi tahun 2025 yang tercatat sebesar Rp21 miliar.
Dalam gelaran tersebut, Jakarta Youth Film Festival (JYFF) menjadi salah satu sorotan utama dengan menerima 242 karya dari para pelajar dan sineas muda. Bagi para peserta, festival ini bukan sekadar ajang unjuk gigi, melainkan ruang untuk membedah teknik sinematografi dan membangun jejaring.
Satria Raka Mahendra, siswa SMKN 45 Jakarta, mengaku memanfaatkan festival ini untuk mempelajari cara sutradara membangun emosi penonton melalui komposisi gambar.
“Filmnya menarik karena bisa memberi perspektif bagaimana budaya bisa hidup dalam film dan menjadi nilai yang bisa diserap para penonton,” tutur Satria dikutip dari laman resmi Katadata.co.id, Jumat (24/7/2026).
Meski antusiasme tinggi, pengamat film Hikmat Darmawan mengingatkan bahwa cita-cita Jakarta sebagai kota sinema tidak bisa hanya bertumpu pada aspek komoditas. Menurutnya, pembangunan budaya sinema yang mencakup komunitas, arsip, dan ruang diskusi jauh lebih krusial daripada sekadar mengejar angka penjualan tiket.
“Kita harus membangun budaya sinema, bukan hanya industrinya,” kata Hikmat dikutip dari Katadata.co.id.
Tantangan utama yang masih membayangi adalah akses pembiayaan. Industri film sering kali dianggap berisiko tinggi oleh lembaga keuangan karena tidak memiliki aset fisik sebagai jaminan layaknya industri manufaktur.
Untuk mengatasi hambatan tersebut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2025 yang memberikan insentif pengurangan pajak hingga 50% bagi pertunjukan film nasional. Selain itu, kehadiran Jakarta Film Commission diharapkan menjadi pusat layanan satu pintu untuk perizinan syuting dan skema cash rebate.
Ketua Umum Badan Perfilman Indonesia (BPI), Fauzan Zidni, menyebut langkah tersebut sebagai strategi untuk meningkatkan daya saing Jakarta di kancah internasional. Namun, ia menekankan bahwa keberhasilan ekosistem ini bergantung pada kolaborasi antara pemerintah, pelaku industri, komunitas, dan lembaga keuangan.
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, turut menyampaikan apresiasi atas sinergi berbagai pihak dalam membangun ekonomi kreatif. Menurutnya, peningkatan kepercayaan para pelaku usaha merupakan indikator bahwa daya saing Jakarta semakin menguat.
“Salah satu ukuran keberhasilan sebuah kota adalah ketika panggung-panggung dunia hadir di Jakarta dan para penyelenggara maupun pengunjung merasa aman dan nyaman,” ujar Pramono dikutip dari Katadata.co.id.
Ke depannya, integrasi antara regulasi pemerintah, dukungan kebijakan DPRD, serta peran BI sebagai katalisator diharapkan mampu mengubah kreativitas para sineas muda menjadi kekuatan ekonomi yang berkelanjutan. Transformasi ini menjadi kunci bagi Jakarta untuk mewujudkan visi sebagai pusat ekonomi kreatif terdepan di Asia.
