Jakarta – Calon Gubernur Bank Indonesia (BI), Destry, memaparkan visi strategisnya dalam uji kelayakan dan kepatutan di Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Rabu (26/8/2026).
Destry memperkenalkan kerangka kerja yang disebut 3I dan 1S sebagai landasan kebijakan bank sentral ke depan.
Konsep 3I tersebut mencakup aspek impactful, inklusif, dan integrasi.
Sementara itu, elemen 1S merujuk pada konsep Sinergi Merah Putih sebagai pengikat seluruh inisiatif kebijakan.
“Sedangkan buat kami sinergi bukan hanya tentang bekerja bersama, tetapi tentang menyatukan kekuatan, saling melengkapi, dan melangkah seirama untuk mencapai hasil yang lebih baik daripada yang dapat diraih kalau kita bekerja sendirian,” tutur Destry dalam forum tersebut.
Dalam paparannya, ia menekankan pentingnya penguatan bauran kebijakan untuk merespons dinamika sektor eksternal, nilai tukar, dan inflasi.
Fokus kebijakan moneter akan tetap diarahkan pada stabilitas dengan tetap memberi ruang bagi pertumbuhan ekonomi nasional.
Bank Indonesia direncanakan menerapkan pendekatan pre-emptive dan forward-looking dalam pengaturan suku bunga guna menjaga nilai tukar rupiah.
Stabilisasi rupiah juga akan dioptimalkan melalui mekanisme smart intervention.
Pada sisi operasional, BI akan mengedepankan mekanisme pasar agar transmisi kebijakan moneter lebih efektif.
Langkah ini bertujuan untuk memastikan ketersediaan likuiditas yang memadai di sektor perbankan, pasar uang, dan sektor riil.
Di sektor makroprudensial, Destry berkomitmen menjalankan kebijakan yang pro-growth namun tetap prudent.
Optimalisasi instrumen makroprudensial akan difokuskan untuk mendorong pembiayaan pada sektor-sektor prioritas.
Terkait sistem pembayaran, BI akan mempercepat perkembangan ekonomi dan keuangan digital.
Pemanfaatan layanan QRIS akan terus dilanjutkan untuk mendukung ekosistem pembayaran yang aman, efisien, dan inklusif.
Destry juga memberikan perhatian pada peran 46 kantor perwakilan BI di seluruh daerah.
Kantor-kantor tersebut akan diperkuat perannya sebagai mitra strategis bagi pemerintah daerah.
Kolaborasi ini diharapkan dapat memperkuat pengendalian inflasi, ketahanan pangan, serta digitalisasi di tingkat daerah.
“Manfaat kebijakan harus dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat,” ucap Destry.
Selain itu, ia menyoroti kebijakan lalu lintas devisa (LLD) yang memerlukan refocusing dan revitalisasi.
Pengawasan LLD akan ditingkatkan melalui pemanfaatan teknologi dan pengawasan berbasis digital.
Ia mengakui bahwa penguatan pengawasan LLD memerlukan kolaborasi erat antar instansi terkait.
Agenda besar lainnya adalah penguatan keuangan inklusif dan ekonomi syariah.
Destry menilai sektor-sektor tersebut menjadi game changer dalam mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen.
Kebijakan keuangan berkelanjutan juga akan terus disempurnakan, termasuk dalam metode penghitungan emisi karbon bagi industri perbankan.
Ia menegaskan bahwa kredibilitas lembaga merupakan fondasi utama dalam menjalankan mandat yang semakin luas.
“Kredibilitas Bank Indonesia bukan sesuatu yang dapat dibangun secara instan, tetapi merupakan hasil akumulasi integritas, konsistensi, inovasi, dan sinergi jangka panjang,” jelasnya.
Destry menutup pemaparannya dengan menekankan bahwa keberhasilan BI sangat bergantung pada kemampuan membangun kemitraan yang kuat.
“Kami meyakini bahwa keberhasilan Bank Indonesia tidak ditentukan oleh kemampuan bekerja sendiri, melainkan oleh kemampuan membangun Sinergi Merah Putih bersama seluruh pemangku kepentingan,” pungkas Destry.
