Jakarta – Pemerintah memastikan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite tidak akan mengalami kenaikan, meskipun realisasi penyalurannya diprediksi melampaui kuota yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa pihaknya saat ini sedang melakukan penghitungan mendalam terkait potensi kelebihan kuota atau overkuota tersebut.
“Kami sedang menghitung potensi overkuotanya berapa,” ujar Bahlil saat ditemui di Kompleks DPR RI, Senin (31/8), dikutip dari Laman Resmi Kementerian ESDM.
Bahlil menjelaskan bahwa fenomena jebolnya kuota ini dipicu oleh pergeseran pola konsumsi masyarakat dari BBM non-subsidi (RON 92) ke BBM subsidi akibat dinamika harga pasar.
Menurut Bahlil, pemerintah tetap berkomitmen menjaga stabilitas harga subsidi di tengah fluktuasi harga energi global.
Sementara itu, untuk BBM non-subsidi, pemerintah tetap memberlakukan mekanisme pasar yang menyesuaikan dengan harga minyak mentah dunia.
“Jika ada dinamika maka harganya kami sesuaikan,” ujar Bahlil.
Selain membahas stabilitas harga, pemerintah juga tengah mematangkan rencana pembatasan pembelian Pertalite bagi masyarakat yang masuk dalam kategori desil 9 dan 10.
Kebijakan ini diambil sebagai langkah strategis agar penyaluran subsidi BBM menjadi lebih tepat sasaran dan tidak membebani anggaran negara secara berlebihan.
“Salah satu cara agar tepat sasaran itu data yang digunakan harus valid. Saat ini desilnya sedang kami cek terus,” kata Bahlil.
Di sisi lain, PT Pertamina (Persero) telah memberikan proyeksi resmi mengenai potensi jebolnya kuota BBM bersubsidi hingga akhir tahun 2026.
Dalam APBN 2026, pemerintah sebenarnya telah menetapkan kuota Pertalite sebesar 28,69 juta kiloliter (kl).
Namun, hingga akhir Juli 2026, realisasi penyaluran Pertalite sudah mencapai 16,54 juta kl.
“Dengan tren konsumsi saat ini, prognosa kami hingga akhir tahun menunjukkan potensi penyaluran di atas kuota,” kata Wakil Direktur Utama Pertamina Oki Muraza dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi XII DPR RI, Rabu (26/8), dikutip dari Risalah Rapat Komisi XII DPR RI.
Oki merinci bahwa prognosa realisasi penyaluran Solar diperkirakan melampaui kuota sebesar 9,4 persen.
Sementara itu, untuk Pertalite, diproyeksikan akan melampaui kuota sebesar 1,7 persen.
Menurut Pertamina, lonjakan konsumsi ini didorong oleh pertumbuhan ekonomi nasional pada semester I 2026 yang berada di kisaran 5 hingga 5,6 persen.
Peningkatan aktivitas di sektor industri, logistik, serta sektor pariwisata domestik menjadi faktor utama yang memicu tingginya permintaan BBM.
Selain itu, peningkatan kegiatan ekspor-impor dan pertumbuhan jumlah kendaraan pribadi turut memberikan tekanan pada ketersediaan kuota subsidi.
Pertamina juga mencatat adanya kebutuhan tambahan BBM subsidi dari sektor transportasi publik yang terus meningkat seiring pulihnya mobilitas masyarakat.
Pemerintah kini berupaya menyeimbangkan antara kebutuhan masyarakat akan BBM terjangkau dengan efisiensi penggunaan anggaran negara melalui pengawasan ketat dan validasi data penerima subsidi.
