Jakarta – Rencana ekspor listrik bersih dari Indonesia ke Singapura dipastikan belum dapat direalisasikan pada tahun ini. Pemerintah menyatakan bahwa pembangunan infrastruktur transmisi yang krusial untuk menghubungkan jaringan listrik kedua negara masih membutuhkan waktu penyelesaian yang cukup panjang, setidaknya mencapai 1,5 tahun ke depan.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menegaskan bahwa kendala utama saat ini terletak pada kesiapan fasilitas transmisi. Menurutnya, pembangunan infrastruktur tersebut tidak mungkin selesai dalam waktu singkat, sehingga target operasional ekspor listrik harus disesuaikan dengan durasi pengerjaan teknis di lapangan.
“Tidak bisa terlaksana tahun ini. Membangun fasilitas transmisi listrik setidaknya membutuhkan waktu 1 hingga 1,5 tahun untuk diimplementasikan,” ujar Airlangga dalam keterangan pers di Jakarta, Selasa (9/6).
Saat ini, pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian tengah melakukan evaluasi teknis secara mendalam bersama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia. Proses evaluasi ini bertujuan untuk mematangkan aspek teknis sebelum implementasi kerja sama dilakukan. Pemerintah berharap pertemuan tingkat tinggi antara pemimpin kedua negara mendatang dapat menghasilkan finalisasi atas Nota Kesepahaman (MoU) yang telah ditandatangani pada tahun lalu.
Di sisi lain, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa progres pengembangan kawasan industri hijau di Batam, Bintan, dan Karimun sudah mendekati tahap final. Kawasan industri tersebut nantinya akan menjadi basis utama penyediaan energi bersih untuk diekspor. Setelah kawasan tersebut siap, pemerintah akan memprioritaskan pembangunan transmisi di wilayah Kepulauan Riau sebagai penghubung utama.
Sementara itu, Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) memberikan pandangan berbeda terkait lini masa proyek ini. Chief Investment Officer (CIO) Danantara Indonesia, Pandu Patria Sjahrir, menyatakan bahwa pihaknya tengah melakukan pendekatan strategis terhadap sejumlah perusahaan Singapura yang telah mengantongi izin sementara atau conditional license untuk mengimpor energi bersih dari Indonesia.
Pandu menyebutkan bahwa terdapat sekitar enam hingga tujuh perusahaan asal Singapura yang sedang dijajaki untuk menjalin kerja sama operasional. Pihaknya optimistis bahwa proyek dengan nilai investasi fantastis mencapai 30 miliar dolar AS atau setara dengan Rp 522,79 triliun ini dapat segera berjalan. Momentum pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri Singapura yang dijadwalkan pada Juni 2026 mendatang diharapkan menjadi titik balik bagi realisasi proyek strategis tersebut.
Secara keseluruhan, proyek ekspor listrik ini merupakan bagian dari upaya Indonesia dalam memperkuat peran sebagai penyedia energi terbarukan di kawasan Asia Tenggara. Meski terdapat perbedaan estimasi waktu operasional antara kementerian teknis dan pihak pengelola investasi, koordinasi intensif terus dilakukan guna memastikan seluruh aspek infrastruktur, regulasi, dan komersial dapat berjalan selaras sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh kedua negara. Pemerintah berkomitmen untuk menyelesaikan hambatan teknis demi mewujudkan target ekspor listrik bersih tersebut dalam jangka waktu menengah.
