Minsk – Pemerintah Indonesia berupaya memperkuat sektor industri dalam negeri dengan menjajaki kemitraan strategis bersama Belarus. Langkah ini dilakukan melalui optimalisasi perjanjian dagang Indonesia–Eurasian Economic Union Free Trade Agreement (Indonesia–EAEU FTA) untuk memperluas akses pasar sekaligus memenuhi kebutuhan barang strategis nasional.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa kerja sama ini mencakup transfer teknologi serta pemenuhan alat berat yang krusial bagi industrialisasi dan mekanisasi pertanian di tanah air. Menurutnya, Belarus memiliki keunggulan manufaktur yang relevan dengan kebutuhan Indonesia saat ini.
Dalam rangkaian kunjungan kerja ke Minsk pada Kamis, 14 Mei 2026, Airlangga meninjau langsung tiga perusahaan manufaktur utama Belarus, yakni Minsk Tractor Works, Minsk Automobile Plant (MAZ), dan BelAZ Holding Management Company. Kunjungan ini merupakan bagian dari agenda Sidang Komisi Bersama ke-8 RI–Belarus.
Di Minsk Tractor Works, pembicaraan difokuskan pada pengembangan teknologi traktor untuk mendukung program modernisasi pertanian dan proyek food estate. Pihak perusahaan menyatakan kesiapannya untuk menyesuaikan spesifikasi alat berat sesuai kondisi geografis Indonesia serta memberikan pelatihan teknis bagi tenaga kerja lokal.
Sementara itu, di Minsk Automobile Plant, diskusi diarahkan pada peluang perakitan lokal untuk kendaraan komersial dan bus. Pemerintah juga menjajaki potensi alih teknologi untuk kendaraan rendah emisi yang selaras dengan komitmen keberlanjutan.
Pada sektor pertambangan, kolaborasi dengan BelAZ difokuskan pada penyediaan alat berat tambang dan pengembangan ekosistem perawatan. Airlangga menyoroti peluang integrasi rantai pasok, seperti penggunaan karet alam dari Indonesia untuk ban kendaraan berat serta studi pemanfaatan baterai nikel untuk truk tambang guna meningkatkan efisiensi operasional.
Airlangga menilai, meski Belarus memiliki kapasitas industri yang mumpuni dengan kontribusi manufaktur mencapai 20,3 persen terhadap PDB mereka, diperlukan langkah konkret untuk menjembatani informasi kebutuhan di Indonesia. Ke depan, pemerintah akan mendorong forum konsultasi reguler dan komunikasi intensif antar pelaku industri guna memetakan kebutuhan strategis secara akurat.
