Jakarta – Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) mengapresiasi komitmen Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Pramono Anung dalam melindungi pelaku UMKM di tengah tekanan ekonomi global.
Ketua Umum APKLI Ali Mahsun menyampaikan apresiasi itu pada Minggu, 19 April 2026. Ia menegaskan, pemerintah daerah perlu memastikan tekanan ekonomi global tidak semakin membebani masyarakat kecil.
“Tentunya kita tidak ingin di tengah kondisi ekonomi, tekanan global yang begitu berat, semakin membebani rakyat. Dan, jangan sampai ada sebuah penghilangan kesempatan untuk berusaha bagi PKL dan UMKM di DKI Jakarta, baik itu asongan, warung kelontong, dan UMKM,” kata Ali.
APKLI menilai, sikap itu tercermin dalam kebijakan daerah, termasuk Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok (KTR) DKI Jakarta Nomor 7 Tahun 2025. Regulasi tersebut dinilai tetap memberi ruang bagi perlindungan kesehatan tanpa mengorbankan keberlangsungan ekonomi masyarakat kecil.
Ali mengatakan, Gubernur Pramono Anung memandang kebijakan KTR harus berada dalam posisi yang seimbang.
“Gubernur Pramono Anung memberikan sebuah keputusan bahwa KTR DKI Jakarta merupakan sebuah perda yang seimbang antara kesehatan dan ekonomi. Dan, Gubernur selalu menyatakan secara konsisten bahwa Perda KTR tidak boleh membunuh ekonomi rakyat kecil,” ujarnya.
APKLI mencatat ada sekitar 1,1 juta pedagang kecil di Jakarta, mulai dari PKL, warung kelontong, hingga pedagang asongan. Di tengah tekanan ekonomi global, kelompok ini dinilai berada dalam posisi yang rentan.
Organisasi itu juga menilai kebijakan KTR berpotensi memengaruhi pendapatan UMKM. Meski begitu, pemerintah disebut menunjukkan sikap agar kebijakan tersebut tidak merugikan ekonomi rakyat.
“Kami menghormati dan mengapresiasi langkah nyata Gubernur DKI Jakarta yang sejak awal sudah menyampaikan tidak boleh membunuh pelaku ekonomi rakyat, PKL dan UMKM. Serta tidak boleh ada perluasan kawasan tanpa rokok yang kemudian mengganggu perputaran roda ekonomi rakyat,” tegas Ali.
