Bahlil Targetkan Seluruh Desa di Indonesia Terlistriki pada 2029

persen

bahlil-kejar-seluruh-desa-di-ri-teraliri-listrik-pada-2029
Bahlil Kejar Seluruh Desa di RI Teraliri Listrik pada 2029

Jakarta – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengajukan anggaran sebesar Rp9,74 triliun khusus untuk percepatan pembangunan infrastruktur listrik di desa dan dusun terpencil. Langkah ini diambil sebagai upaya memenuhi target Presiden Prabowo Subianto agar seluruh wilayah Indonesia teraliri listrik pada 2029 mendatang.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan, alokasi dana tersebut merupakan bagian dari total pagu anggaran infrastruktur yang diusulkan sebesar Rp22,47 triliun. Ia menegaskan bahwa elektrifikasi desa menjadi prioritas utama kementeriannya demi mewujudkan pemerataan akses energi bagi seluruh rakyat.

“Perintah Bapak Presiden tahun 2029-2030, semua listrik di desa-desa atau dusun-dusun yang belum ada. Insyaallah doakan mohon dukungan dari Bapak-Ibu anggota Komisi XII untuk bisa kita selesaikan agar mereka juga merasakan bagian daripada kemerdekaan Republik Indonesia,” ujar Bahlil dalam rapat kerja bersama Komisi XII DPR RI, Senin (15/6).

Bahlil membeberkan bahwa saat ini masih terdapat lebih dari 10.000 titik yang belum tersentuh aliran listrik. Data tersebut mencakup 5.700 desa dan 4.400 dusun yang tersebar di berbagai pelosok, terutama di wilayah Indonesia Timur.

“Setelah kemarin saya ke kawasan timur, itu ternyata masih ada juga. Ada pulau, ada storage, enggak ada listrik. Coba bayangkan itu. Jadi ada sebagian di Sulawesi, ada sebagian di Maluku, ada sebagian di Papua,” ungkapnya.

Secara keseluruhan, Kementerian ESDM mengusulkan total anggaran sebesar Rp27,33 triliun untuk tahun 2027. Angka ini mengalami kenaikan signifikan sebesar 26,11 persen dibandingkan pagu anggaran tahun 2026 yang berada di angka Rp21,67 triliun.

Adapun rincian alokasi anggaran tersebut meliputi 82 persen untuk program strategis infrastruktur, 13 persen untuk belanja operasional, serta 5 persen sisanya dialokasikan bagi kebutuhan publik non-fisik.

Rekomendasi