Bank Indonesia Perkuat Bauran Kebijakan demi Menjaga Stabilitas Rupiah

Bank Indonesia mengoptimalkan bauran kebijakan agresif dengan triple intervention dan digitalisasi sistem pembayaran untuk stabilkan rupiah, kendalikan inflasi, dan dorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.
bi-perkuat-intervensi-dan-atur-penerbitan-srbi-demi-jaga-rupiah
BI Perkuat Intervensi dan Atur Penerbitan SRBI demi Jaga Rupiah

Jakarta – Bank Indonesia (BI) kini mengandalkan strategi bauran kebijakan yang lebih agresif untuk membentengi nilai tukar rupiah dari guncangan ekonomi global.

Langkah ini diambil sebagai upaya krusial dalam menjaga inflasi tetap terkendali sekaligus memacu pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan.

Direktur Eksekutif Senior sekaligus Kepala Departemen Pengelolaan Moneter dan Aset Sekuritas BI, Erwin Gunawan Hutapea, menegaskan bahwa stabilitas rupiah menjadi fondasi utama dalam menghadapi ketidakpastian pasar global.

“Bank Indonesia terus berkomitmen menjaga stabilitas sebagai prasyarat utama mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” ujar Erwin dalam keterangan resmi, Rabu (29/7).

Ia menambahkan bahwa otoritas moneter tidak lagi hanya bertumpu pada kebijakan suku bunga semata.

BI kini mengoptimalkan triple intervention di pasar valuta asing yang mencakup pasar spot, Non Deliverable Forward (NDF), serta Domestic Non Deliverable Forward (DNDF).

“Berbagai instrumen, termasuk triple intervention di pasar valas serta optimalisasi instrumen moneter seperti SRBI yang didukung fasilitas insentif swap dan DNDF hedging, terus dioptimalkan untuk menjaga stabilitas nilai tukar sekaligus mendukung masuknya aliran modal asing,” jelasnya.

Selain intervensi pasar, BI juga memperketat pengelolaan likuiditas perbankan melalui Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI).

Erwin memastikan bahwa penerbitan SRBI ke depan akan disesuaikan secara dinamis dengan kebutuhan likuiditas pasar dan target penarikan modal asing.

Di sisi lain, BI turut memperkuat Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) untuk mempermudah akses pembiayaan di sektor-sektor prioritas.

“Implementasi Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) akan terus diperkuat guna mendorong pembiayaan kepada sektor-sektor prioritas, termasuk penguatan mekanisme redistribusi likuiditas di sektor keuangan agar transmisi pembiayaan menjadi semakin efektif,” ungkap Erwin.

Sebagai pelengkap bauran kebijakan, BI juga mempercepat digitalisasi sistem pembayaran nasional.

Langkah ini dinilai sebagai katalis penting untuk memperluas aktivitas ekonomi di tengah tantangan global yang masih membayangi.

Rekomendasi