Jakarta – Badan Gizi Nasional (BGN) mulai melakukan penajaman target penerima program Makan Bergizi Gratis (MBG) guna meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran negara. Langkah ini diawali dengan temuan sebanyak 39.352 siswa di 76 sekolah di Pulau Jawa yang dinilai tidak lagi memerlukan intervensi gizi dari program tersebut.
Wakil Kepala BGN, Agustina Arumsari, menjelaskan bahwa data tersebut merupakan hasil identifikasi awal yang dilakukan lembaganya. Jumlah siswa yang disaring dari daftar penerima manfaat diprediksi akan terus bertambah seiring dengan proses pemutakhiran data yang ditargetkan rampung bulan depan.
“Anggaran MBG yang sebelumnya dialokasikan untuk sekolah-sekolah tersebut akan kami fokuskan kembali kepada anak-anak yang benar-benar memerlukan intervensi pemenuhan gizi,” ujar Arumsari dalam keterangan pers di Jakarta, Senin (18/6).
Proses penajaman data ini dilakukan beriringan dengan penghentian sementara distribusi MBG selama 18 hari, yang berakhir pada 13 Juli mendatang. BGN saat ini tengah menyusun kriteria penerima manfaat yang lebih ketat dengan mempertimbangkan indikator tingkat kerentanan gizi, kondisi sosial-ekonomi keluarga, serta akses masyarakat terhadap pemenuhan kebutuhan gizi.
Pendapatan keluarga akan menjadi variabel utama dalam menentukan kelayakan penerima bantuan. Arumsari mengakui bahwa mekanisme distribusi saat ini masih dalam tahap penyempurnaan, namun ia menegaskan bahwa arah kebijakan ke depan akan lebih berbasis pada data demografis yang akurat untuk memastikan efisiensi anggaran tahun depan.
Di sisi lain, Kepala BGN Nanik S Deyang mengungkapkan bahwa pemerintah kini lebih memprioritaskan peningkatan kualitas pelaksanaan program dibandingkan mengejar kuantitas jumlah penerima manfaat. Kebijakan ini berpotensi membuat target awal sebanyak 82,6 juta penerima pada akhir tahun tidak tercapai. Strategi tersebut telah dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto pada awal Juni lalu sebagai bagian dari upaya perbaikan tata kelola program.
Sebagai langkah konkret, BGN memutuskan untuk melakukan moratorium pembangunan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) baru. Fokus utama pemerintah saat ini adalah memastikan setiap porsi yang disalurkan memenuhi standar gizi yang ditetapkan.
Dukungan terhadap kebijakan penajaman sasaran ini juga datang dari kalangan pengamat ekonomi. Peneliti Center of Economic and Law Studies (Celios), Isnawati Hidayah, menyarankan agar pemerintah merombak total jumlah penerima manfaat agar program lebih tepat sasaran. Menurutnya, dengan memfokuskan program kepada 22,2 juta orang, yang mencakup anak sekolah dan balita dari keluarga miskin, anak yatim piatu, keluarga terdampak PHK, serta masyarakat di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), pemerintah dapat meningkatkan kualitas porsi makan dari Rp 10.000 menjadi Rp 15.000 per unit.
Isnawati menambahkan bahwa langkah restrukturisasi ini berpotensi memberikan penghematan anggaran negara hingga Rp 230 triliun hingga akhir tahun. Dengan memprioritaskan kelompok rentan, pemerintah dinilai dapat menciptakan dampak kesehatan yang lebih signifikan bagi generasi penerus bangsa.
