Jakarta – Badan Gizi Nasional (BGN) menggandeng Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk memperketat pengawasan dan tata kelola keuangan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah ini diambil guna memastikan anggaran negara terserap secara efektif dan transparan hingga ke tingkat daerah.
Kepala BGN Nanik S Deyang menemui Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Kantor Kemenkeu, Kamis (25/6), untuk mematangkan skema pengawasan tersebut. Dalam pertemuan itu, BGN didampingi oleh Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari dan Trenggono.
“Melalui sinergi erat bersama Kementerian Keuangan, BGN berkomitmen penuh untuk memastikan pelaksanaan program MBG berjalan tepat sasaran, transparan, dan berdampak nyata bagi kemajuan masyarakat Indonesia,” tulis BGN dalam keterangan resminya.
Salah satu poin krusial dalam pertemuan tersebut adalah rencana pelibatan perangkat Kemenkeu di daerah, yakni Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) serta Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Kedua instansi ini nantinya akan membantu mengawasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG, baik dari aspek fisik maupun pertanggungjawaban keuangan.
Selain pengawasan, BGN juga akan memanfaatkan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) untuk meningkatkan kapasitas SDM di daerah. Pelatihan ini difokuskan agar para kepala SPPG memiliki kemampuan mumpuni dalam menyusun laporan keuangan yang akuntabel.
Di sisi lain, pemerintah saat ini tengah melakukan penataan ulang atau refocusing anggaran MBG. Sebelumnya, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari menyebut pagu anggaran MBG tahun 2026 mengalami penyesuaian dari Rp268 triliun menjadi Rp228,38 triliun.
Penyesuaian ini dilakukan seiring dengan evaluasi sasaran penerima manfaat serta efisiensi biaya operasional, termasuk skema insentif bagi SPPG. BGN juga memastikan tidak ada pengadaan barang yang tumpang tindih antara belanja tahun 2025 dan 2026.
Terkait anggaran tahun 2027, pembahasan dengan Kemenkeu masih terus berjalan. Meski pagu indikatif yang dibahas di DPR mencapai Rp270 triliun dengan target 81 juta penerima manfaat, angka tersebut masih bersifat dinamis dan akan dikaji ulang oleh manajemen BGN sebelum ditetapkan dalam RAPBN 2027.
Pertemuan antara Nanik dan Purbaya ini sebenarnya sudah dijadwalkan sejak beberapa pekan lalu, namun sempat tertunda karena agenda mendadak dari Presiden Prabowo Subianto. “Kemarin mau datang, tapi enggak jadi karena dipanggil Presiden,” ujar Purbaya beberapa waktu lalu.
