Jakarta – Mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal menyoroti intensitas perjalanan dinas luar negeri Presiden Prabowo Subianto yang dinilai terlalu sering. Ia mengusulkan agar pemerintah lebih mengoptimalkan komunikasi digital untuk menekan pengeluaran negara yang membengkak akibat agenda internasional tersebut.
Dino mengungkapkan bahwa sejak menjabat, Presiden Prabowo tercatat menghabiskan waktu satu dari enam hari berada di luar negeri. Frekuensi ini ia sebut sebagai salah satu yang tertinggi di antara pemimpin dunia saat ini.
Menurut Dino, setiap kunjungan kenegaraan membutuhkan anggaran sangat besar, mulai dari biaya pesawat, akomodasi, logistik, pengamanan, hingga uang harian delegasi. Besarnya beban biaya ini mencapai puluhan hingga ratusan miliar rupiah untuk setiap perjalanan.
Untuk efisiensi anggaran, Dino mengajukan lima saran strategis. Pertama, ia mendorong pemanfaatan video call atau sambungan telepon untuk menjaga komunikasi diplomatik. Ia menyebut metode ini jauh lebih efektif dan hemat biaya dibanding perjalanan fisik yang sering kali didominasi agenda seremonial.
Ia mencontohkan keberhasilan Presiden Meksiko Claudia Sheinbaum yang melakukan 17 kali pembicaraan telepon dengan Presiden AS Donald Trump tanpa harus melakukan kunjungan langsung, meski hubungan ekonomi kedua negara sangat krusial.
Kedua, Dino menyarankan penerapan formula 1 plus 8, yakni memanfaatkan forum internasional untuk menjalin pertemuan dengan delapan kepala negara sekaligus dalam satu kunjungan. Ketiga, ia meminta agar setiap rencana perjalanan dinas disusun secara profesional dan diumumkan secara terbuka kepada publik agar lebih transparan.
Selanjutnya, Dino menyarankan Presiden Prabowo untuk lebih sering menerima kunjungan tamu negara di Indonesia, meniru pola diplomasi Presiden Cina Xi Jinping. Terakhir, ia merekomendasikan agar misi diplomatik taktis lebih banyak didelegasikan kepada Menteri Luar Negeri Sugiono guna mengurangi beban anggaran perjalanan Presiden.
Dino menekankan bahwa langkah-langkah ini penting diambil agar penggunaan keuangan negara menjadi lebih efisien tanpa mengurangi efektivitas diplomasi Indonesia di panggung global.
