Jakarta – Fraksi Partai Gerindra DPR RI mengambil sikap tegas di tengah gelombang keluhan masyarakat, menyetujui penghentian tunjangan anggota dewan yang dianggap tidak memenuhi rasa keadilan serta melarang kunjungan kerja ke luar negeri bagi seluruh anggotanya. Langkah ini ditempuh sebagai respons terhadap tuntutan publik dan untuk memulihkan kepercayaan rakyat.
Ketua Fraksi Gerindra, Budisatrio Djiwandono, menyatakan fraksinya siap meninjau ulang dan menghentikan tunjangan-tunjangan yang mencederai perasaan serta kepercayaan rakyat. Pernyataan ini disampaikannya dalam keterangan pers di Jakarta, Sabtu (30/8).
Budisatrio juga menginstruksikan seluruh anggota DPR dari Fraksi Partai Gerindra untuk tetap berada di Indonesia. Mereka diperintahkan untuk turun langsung berkomunikasi dan memahami keresahan masyarakat saat ini.
“Saya tegaskan kepada seluruh anggota DPR dari Fraksi Partai Gerindra, bahwa saat ini tidak ada satu pun anggota Fraksi yang diperbolehkan melakukan kunjungan kerja ke luar negeri,” ujarnya.
Wakil Ketua DPP Partai Gerindra itu menambahkan, instruksi ini sejalan dengan arahan Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto. Prabowo meminta seluruh anggota DPR Fraksi Gerindra untuk terus bersama rakyat, mendengar, dan menyerap aspirasi masyarakat sebanyak-banyaknya.
Dalam kesempatan yang sama, Budisatrio menyampaikan belasungkawa dan keprihatinan yang mendalam atas jatuhnya korban jiwa maupun luka-luka dalam sejumlah insiden aksi demonstrasi di berbagai daerah. Ia menilai rangkaian tragedi yang terjadi merupakan akumulasi dari kekecewaan masyarakat.
Menurutnya, ini harus dijadikan momentum untuk memperbaiki sistem dan tata kelola bernegara. “Dengan tulus saya memohon maaf kepada seluruh rakyat Indonesia. Kami sadar bahwa demokrasi kita berdiri di atas prinsip kebebasan berpendapat, yang bukan hanya dijamin, tetapi juga harus dilindungi,” pungkas Budisatrio.
