Padang Panjang – Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, menyoroti lemahnya komunikasi petugas layanan kepada masyarakat saat sidak ke Kantor Samsat Kota Padang Panjang, Rabu (25/3/2026).
Sidak ini dilakukan pada hari pertama kerja ASN setelah cuti bersama Idulfitri 1447 Hijriah.
Mahyeldi meninjau langsung proses pelayanan dan berdialog dengan masyarakat yang mengurus pajak kendaraan.
Ia menemukan antrean panjang akibat gangguan sistem, namun informasi yang jelas tidak disampaikan kepada masyarakat.
“Ke depan, hal seperti ini tidak boleh terjadi lagi. Jika ada kendala, sampaikan dan umumkan segera. Jangan sampai masyarakat menunggu tanpa kepastian,” tegas Mahyeldi.
Gangguan pelayanan terjadi karena sistem offline akibat pemadaman listrik pada server pusat.
Kondisi ini tidak disampaikan terbuka kepada warga yang sudah mengantre sejak pagi.
Beberapa warga mengaku sudah mendaftar sejak pukul 09.00 WIB, namun belum mendapat kejelasan hingga siang.
“Ini yang kita sayangkan. Kualitas komunikasi di sini harus ditingkatkan,” kata Mahyeldi.
Menurutnya, keterbukaan informasi sangat penting dalam pelayanan publik.
Setiap kendala teknis harus segera disampaikan agar masyarakat memahami situasi dan dapat menyesuaikan waktu.
Mahyeldi meminta seluruh pimpinan instansi di Pemprov Sumbar, terutama yang memberikan layanan langsung, untuk menjadikan ini sebagai evaluasi.
“Jangan biarkan masyarakat menunggu terlalu lama tanpa penjelasan. Informasikan setiap kendala yang terjadi,” ujarnya.
Mahyeldi juga meminta maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi.
Ia mengapresiasi kesadaran warga dalam membayar pajak kendaraan.
“Terima kasih kepada masyarakat yang telah patuh membayar pajak. Ini bagian dari dukungan terhadap pembangunan daerah. Kami mohon maaf atas ketidaknyamanan ini,” ucapnya.
Pemprov Sumbar berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik, termasuk transparansi informasi dalam setiap kondisi layanan.
