Jakarta – Pemerintah menyesuaikan harga sejumlah bahan bakar minyak (BBM) non subsidi di tengah gejolak krisis energi global yang dipicu perang di Iran. Meski ada kenaikan pada beberapa produk, harga BBM bersubsidi seperti Pertalite tetap tak berubah hingga akhir tahun.
Penyesuaian harga mulai berlaku pada 18 April 2026 dan hanya menyasar BBM dengan research octane number (RON) 98 serta produk diesel non subsidi. Pertamax Turbo naik dari Rp13.100 menjadi Rp19.400 per liter, Dexlite dari Rp14.200 menjadi Rp23.600 per liter, dan Pertamina Dex dari Rp14.500 menjadi Rp23.900 per liter.
Sementara itu, pemerintah belum menaikkan harga Pertamax RON 92 dan Pertamax Green RON 95. Pertalite juga dipastikan tetap stabil.
Di tengah lonjakan harga minyak dunia, harga BBM Indonesia untuk sejumlah produk masih dinilai lebih kompetitif dibanding banyak negara lain. Pertamax Turbo di Indonesia, misalnya, masih berada di bawah rata-rata harga sejumlah negara, termasuk Jepang, China, Thailand, dan Singapura.
Untuk Pertamax Green RON 95, harga di Indonesia juga masih lebih murah dibanding rata-rata negara lain. Kondisi serupa berlaku pada harga BBM diesel seperti Pertamina Dex dan Dexlite yang masih berada di bawah harga rata-rata sejumlah negara, termasuk Singapura dan Malaysia.
Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) Muhammad Mufti Mubarok menilai penyesuaian harga BBM non subsidi tersebut masih wajar. Ia menyebut kebijakan itu tak lepas dari mekanisme pasar dan gejolak geopolitik di Timur Tengah.
“Ini tidak bisa dihindari, terutama akibat gejolak geopolitik di Timur Tengah yang mendorong harga minyak dunia naik,” kata Mufti, Senin (20/4).
Mufti menilai langkah pemerintah menaikkan harga BBM non subsidi merupakan keputusan realistis di tengah tekanan global. Ia juga berharap konsumen pengguna Pertamax Turbo dan BBM diesel non subsidi tidak berpindah ke BBM bersubsidi.
“Kebijakan ini penting agar konsumen kelas atas tetap menggunakan BBM sesuai spesifikasinya. Jangan sampai terjadi migrasi ke pertamax atau bahkan pertalite, karena itu bisa membebani subsidi,” ujarnya.
Hal senada disampaikan Ketua Forum Konsumen Berdaya Indonesia (FKBI) Tulus Abadi. Ia menyebut kenaikan harga BBM non subsidi adalah hal yang rasional karena mengikuti harga minyak mentah dunia, kurs, dan inflasi.
“Apalagi untuk kategori non subsidi,” kata Tulus, Senin (20/4).
Menurut Tulus, harga BBM non subsidi memang cenderung fluktuatif. Ia mengingatkan lebih dari 100 negara juga telah menyesuaikan harga BBM mereka.
Tulus meminta pengguna Pertamax Turbo tetap bertahan pada produk yang sesuai. Namun ia menegaskan tidak boleh ada pergeseran ke Pertalite karena BBM itu bersubsidi.
“Itu pelanggaran regulasi dan moral,” ujar Tulus.
Ia juga mengingatkan masyarakat untuk berhemat di tengah belum meredanya ketegangan di Timur Tengah. Menurutnya, penggunaan transportasi umum atau skema kerja dari rumah bisa menjadi pilihan untuk menghemat pemakaian BBM.
Mufti menambahkan, kenaikan harga BBM non subsidi tidak akan berdampak langsung pada masyarakat menengah ke bawah karena harga Pertalite dan Solar bersubsidi tidak ikut naik.
“Selama Pertalite dan BBM subsidi tidak naik, masyarakat bawah relatif masih terlindungi. Ini yang membuat situasi tetap kondusif dan tidak menimbulkan kepanikan,” kata Mufti.
Meski begitu, ia mengingatkan pemerintah untuk mewaspadai dampak lanjutan berupa kenaikan biaya logistik dan distribusi yang bisa memicu naiknya harga kebutuhan pokok.
Tulus juga menilai kenaikan BBM non subsidi belum memberi dampak besar terhadap ekonomi makro karena jumlah penggunanya tidak sebesar konsumen BBM bersubsidi.
“Dampak akan terjadi jika kenaikan harga terjadi pada harga BBM subsidi,” ujarnya.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia sebelumnya menjelaskan alasan penyesuaian harga Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex. Ia mengatakan BBM non subsidi memang mengikuti harga pasar.
“Kalau BBM itu kan untuk yang pemerintah atur adalah BBM bersubsidi. Sementara untuk yang non subsidi, sesuai Peraturan Menteri ESDM Tahun 2022, itu mengikuti harga pasar,” kata Bahlil di Akademi Militer, Magelang, Sabtu (18/4).
Bahlil menambahkan, kenaikan itu terutama menyasar kalangan mampu karena jenis BBM yang naik umumnya dipakai kelompok atas.
“(Pertamax) Turbo itu kan buat orang kaya, orang-orang mampu semua, RON 98. Kemudian solar yang CN 51 (Dexlite) itu kan untuk orang mampu,” ujarnya.
Pertamina juga menyatakan setiap keputusan soal harga BBM non subsidi akan diambil secara hati-hati dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi dan daya beli masyarakat.
Di sisi lain, Polri mengungkap penindakan tegas terhadap penyalahgunaan BBM dan LPG bersubsidi. Selama 7 April hingga 20 April 2026, polisi menangkap 330 tersangka dalam 223 penggerebekan di berbagai wilayah.
Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri Brigadir Jenderal Mohammad Irhamni mengatakan operasi itu menjangkau sejumlah provinsi, mulai dari Aceh hingga Papua Barat.
Para pelaku menjalankan beragam modus, mulai dari membeli solar berulang kali lalu menimbunnya untuk dijual kembali dengan harga lebih tinggi, hingga memodifikasi truk untuk mengangkut BBM lebih banyak.
“Sedangkan untuk penyelewengan tabung LPG, para tersangka memindahkan isi tabung LPG tiga kilogram ke tabung LPG 12 kg dan 50 kg dan dijual dengan harga non subsidi,” kata Irhamni.
Ia menyebut praktik penyalahgunaan BBM dan LPG bersubsidi itu menimbulkan kerugian negara Rp243.069.600.800. Para tersangka dijerat dengan dugaan penyalahgunaan niaga BBM atau LPG subsidi dengan ancaman maksimal enam tahun penjara.
