Padang – Bank Indonesia (BI) mencatat inflasi di Sumatera Barat (Sumbar) pada Maret 2026 tetap terkendali, sejalan dengan target nasional. Hal ini disampaikan di tengah peningkatan permintaan saat Ramadan dan Idul Fitri.
Kepala Perwakilan BI Sumbar, Muhamad Abdul Madjid Ikram, mengungkapkan Indeks Harga Konsumen (IHK) Sumbar pada Maret 2026 menunjukkan inflasi 0,04 persen (mtm).
“Inflasi Sumatera Barat relatif terkendali, didukung oleh efektivitas berbagai langkah pengendalian harga selama Ramadan dan Idul Fitri,” kata Ikram, Jumat (2/4/2026).
Menurutnya, sinergi antara pemerintah daerah dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) berperan penting dalam menjaga inflasi.
Upaya seperti sidak pasar, operasi pasar, dan Gerakan Pangan Murah (GPM) dinilai efektif menjaga harga, pasokan, dan distribusi pangan.
Secara kumulatif, Sumbar mencatat deflasi 0,82 persen (ytd) dari Januari hingga Maret 2026. Inflasi tahunan berada di 3,37 persen (yoy), masih dalam target nasional 2,5±1 persen.
Tekanan inflasi pada Maret berasal dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Kenaikan harga daging ayam ras, jengkol, dan ikan tongkol menjadi penyebab utama.
Namun, penurunan harga cabai merah, bawang merah, dan beras meredam tekanan inflasi. Penurunan harga juga terjadi pada emas perhiasan dan tarif angkutan udara.
Kabupaten Dharmasraya mencatat inflasi tertinggi (0,44 persen mtm), diikuti Bukittinggi (0,16 persen). Padang dan Pasaman Barat justru mengalami deflasi tipis.
BI memperkirakan inflasi Sumbar tetap terkendali, meski ada risiko ketidakpastian global, kenaikan harga energi dan emas, serta gangguan pasokan akibat cuaca ekstrem.
BI dan TPID akan memperkuat sinergi melalui kerja sama antar daerah, operasi pasar, dan peningkatan produktivitas pertanian.
“Koordinasi yang solid antar pemangku kepentingan menjadi kunci agar inflasi tetap berada dalam rentang sasaran nasional sepanjang 2026,” pungkas Ikram.
