Tegal – Universitas Harkat Negeri menjalin kolaborasi strategis dengan Rujak Center for Urban Studies untuk mendirikan Pusat Kajian Perkotaan Pesisir (PKPP). Lembaga ini dibentuk sebagai respons atas meningkatnya risiko iklim yang mengancam wilayah pesisir, mulai dari banjir rob, abrasi, hingga kerentanan infrastruktur.
Direktur PKPP, Marco Kusumawijaya, menegaskan bahwa kawasan pesisir merupakan zona krusial yang menghubungkan dinamika hulu hingga hilir. Menurutnya, kondisi di pesisir tidak hanya berdampak bagi warga setempat, tetapi juga memengaruhi kehidupan secara luas.
“Ini yang menjadikan pesisir wilayah penting diperhatikan oleh semua pihak, karena tidak hanya memengaruhi kehidupan masyarakat pesisir, tetapi kehidupan bagi semua,” ujar Marco saat peluncuran resmi PKPP di Tegal, Kamis (23/4).
Dalam dua dekade terakhir, masyarakat pesisir dinilai sebagai kelompok paling rentan terhadap perubahan iklim. Peningkatan muka air laut secara konsisten telah mengganggu ekosistem sekaligus merusak pola produksi ekonomi masyarakat setempat.
Menanggapi persoalan tersebut, PKPP menetapkan fokus kerja pada dua aspek utama: pemulihan ekologis dan penguatan ekonomi berbasis budaya pesisir.
Tegal terpilih sebagai pusat riset perdana karena statusnya sebagai kota sekunder dengan pertumbuhan pesat, namun memiliki tingkat kerentanan iklim yang tinggi. PKPP akan menyusun studi referensi melalui pendekatan ko-produksi multipihak, yang mengintegrasikan riset terapan, kebijakan publik, dan pengalaman langsung masyarakat dalam satu kerangka ilmiah.
Rektor Universitas Harkat Negeri, Sudirman Said, menaruh harapan besar agar pusat studi ini memberikan kontribusi nyata. Ia berharap, hasil riset di Tegal mampu menjadi model pembelajaran bagi kota-kota pesisir lainnya di Indonesia hingga skala global.
Data mencatat, saat ini terdapat lebih dari 8.000 desa di 219 kabupaten atau kota di Indonesia yang bersinggungan langsung dengan laut, dengan total populasi mencapai 16 juta jiwa. Jika ditarik dalam radius 50 kilometer dari garis pantai, angka tersebut mencakup 132 juta jiwa atau sekitar 60 persen dari total penduduk Indonesia.
