Jakarta – Kementerian Kesehatan (Kemenkes) kini memperketat standar akreditasi rumah sakit dengan mengacu pada hasil nyata tindakan medis, bukan lagi sekadar evaluasi administratif lima tahunan.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan bahwa kualitas layanan akan diukur secara real-time berdasarkan angka kesembuhan dan keselamatan pasien.
“Mutu rumah sakit tidak bisa hanya di atas kertas. Kita akan ukur dari hasil tindakan medisnya,” ujar Budi, Minggu (26/7).
Ia menambahkan, status akreditasi rumah sakit dapat diturunkan sewaktu-waktu jika ditemukan tingkat kegagalan operasi yang tinggi sebagai bentuk perlindungan masyarakat.
Selain reformasi mutu, pemerintah juga berupaya menekan inflasi biaya kesehatan melalui pemusatan pengadaan obat dan alat kesehatan berbasis data SatuSehat.
Langkah efisiensi ini diklaim telah menghemat anggaran farmasi hingga Rp2 triliun dan akan diperluas ke seluruh RSUD serta rumah sakit swasta.
“Langkah efisiensi ini akan kami buka juga untuk seluruh RSUD dan rumah sakit swasta agar harga obat dan alat kesehatan di seluruh Indonesia bisa jauh lebih murah,” jelasnya.
Pemerintah juga berkomitmen menjaga stabilitas arus kas rumah sakit dengan mempercepat pencairan klaim BPJS Kesehatan senilai Rp20 triliun pada Agustus 2026.
Dukungan finansial ini dinilai krusial mengingat peran besar sektor swasta dalam ekosistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Saat ini, sebanyak 1.699 rumah sakit swasta telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan dan sebagian besar telah menerapkan Rekam Medis Elektronik.
Kemenkes turut menggandeng rumah sakit swasta dalam program pengampuan layanan medis canggih seperti transplantasi ginjal dan sel punca.
“Kolaborasi langsung ini telah berjalan dalam bentuk pengampuan layanan medis canggih,” ungkap Budi.
Melalui integrasi teknologi dan pengendalian biaya, pemerintah optimistis masyarakat dapat mengakses layanan kesehatan berkelas dunia di dalam negeri.
