Jakarta – Pemerintah menargetkan peningkatan rasio pajak nasional hingga mencapai 12-13 persen melalui optimalisasi sistem Government Technology (GovTech). Integrasi data berbasis kecerdasan buatan (AI) ini diyakini mampu memperluas basis pajak dengan menjangkau jutaan pelaku UMKM yang selama ini belum terdata secara formal.
Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan bahwa saat ini terdapat sekitar 64 juta pelaku UMKM yang berpotensi masuk ke dalam ekosistem perpajakan. Dengan sistem GovTech, pemerintah dapat mengidentifikasi dan memfasilitasi para pelaku usaha tersebut untuk berkontribusi melalui skema pajak sebesar 0,5 persen.
“Ini saya pikir penting karena nanti dengan GovTech masuk, maka UMKM yang 64 juta itu supaya mereka itu juga ikut bagian yang 0,5 persen bayar pajak itu terlibat,” ujar Luhut dalam konferensi pers di Istana Presiden, Jakarta Pusat, Selasa (9/6).
Luhut menambahkan, peningkatan rasio pajak dari posisi saat ini yang berada di kisaran 9 persen menjadi 12-13 persen akan memberikan ruang fiskal yang lebih luas bagi negara. Jika penerimaan negara meningkat signifikan, pemerintah bahkan membuka peluang untuk melakukan penyesuaian tarif pajak di masa depan.
Selain aspek perpajakan, integrasi data melalui GovTech juga diproyeksikan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi baru. Kelengkapan data yang terpusat dinilai memudahkan pembentukan UMKM baru yang pada akhirnya akan menciptakan lapangan kerja lebih banyak.
Sejauh ini, GovTech telah berhasil menghubungkan sekitar 80 persen sistem data pemerintah. Terhitung sejak 1 Juni lalu, data dari delapan kementerian dan lembaga telah terintegrasi dalam satu sistem berbasis AI untuk pertama kalinya dalam sejarah Indonesia.
“Sebenarnya tanggal 1 Juni kemarin itu ada peristiwa besar kalau menurut kami. Karena datanya menjadi satu, berbasis AI. Jadi semua data itu sekarang sudah terkoneksi dan mulai dibersihkan oleh AI,” pungkas Luhut.
