Menakar Progres Pembangunan Proyek Kampung Nelayan Merah Putih Rp24 Triliun

persen

Jakarta – Pemerintah terus menggenjot percepatan pembangunan 1.100 Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di seluruh Indonesia sebagai langkah strategis memodernisasi kawasan pesisir sekaligus memperkuat ekonomi biru. Proyek ambisius dengan total nilai investasi mencapai Rp 24,2 triliun ini diproyeksikan selesai sepenuhnya paling lambat tahun depan.

Hingga akhir April 2026, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mencatat baru 65 lokasi KNMP yang telah rampung, atau sekitar 5,9 persen dari total target. Sementara itu, 35 lokasi lainnya ditargetkan selesai pada akhir Mei lalu. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menegaskan bahwa untuk sisa target 1.000 kampung, pemerintah akan memfokuskan pengerjaan secara paralel ke wilayah Indonesia Timur, termasuk Papua.

Program ini dirancang untuk mengubah kampung nelayan tradisional menjadi pusat ekonomi perikanan terpadu. Dengan anggaran rata-rata Rp 22 miliar per lokasi, setiap kawasan dilengkapi dengan infrastruktur vital seperti gudang pendingin (cold storage), pabrik es, stasiun pengisian bahan bakar, tempat pelelangan ikan, hingga sentra UMKM dan hunian layak.

Pemerintah berharap modernisasi infrastruktur ini mampu memangkas rantai distribusi yang panjang dan menekan kerugian hasil tangkapan nelayan. Selain itu, KNMP diposisikan sebagai pemasok bahan baku utama untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta kawasan kuliner di sekitar lokasi.

Meski demikian, implementasi di lapangan masih menyisakan sejumlah pertanyaan publik. Hingga saat ini, pemerintah belum memaparkan secara rinci mengenai daftar pihak pembeli siaga (off-taker), mekanisme kontrak, maupun data penyaluran hasil tangkapan dari KNMP untuk program MBG.

Untuk memastikan keberlanjutan dan pemanfaatan fasilitas yang telah terbangun, KKP telah membentuk Satuan Tugas Operasionalisasi KNMP. Satgas ini bertugas mengawal operasional kawasan agar mampu memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat pesisir sesuai target pemerintah untuk mengeliminasi kawasan nelayan kumuh dalam lima tahun ke depan.

Rekomendasi