Jakarta – Pemerintah resmi membentuk BUMN baru bernama PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) sebagai langkah strategis untuk menghentikan praktik manipulasi nilai ekspor atau under-invoicing yang selama ini merugikan negara. Lembaga ini nantinya akan menjadi satu-satunya pintu bagi para eksportir dalam melakukan pengiriman barang ke luar negeri.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa pembentukan DSI merupakan respons langsung Presiden Prabowo Subianto atas maraknya kecurangan dalam ekspor komoditas strategis, seperti batu bara dan crude palm oil (CPO).
“Pak Presiden pikir sebaiknya ya sudah kita bereskan saja sekalian, kita buat satu lembaga atau badan pengekspor namanya DSI, di mana semua pengekspor nanti hanya bisa lewat situ,” ujar Purbaya dalam acara Jogja Financial Festival, Jumat (22/5).
Purbaya menjelaskan, praktik under-invoicing dilakukan dengan cara melaporkan harga jual barang ke luar negeri lebih rendah dari harga pasar yang sebenarnya. Bahkan, ia menemukan pola di mana perusahaan mengekspor barang melalui perantara di Singapura sebelum sampai ke negara tujuan akhir, seperti Amerika Serikat.
“Harga dari sini ke Singapura itu setengah dari harga dari Singapura ke Amerika. Jadi, mereka boleh dibilang sebagian diselundupkan lah,” ungkapnya.
Akibat manipulasi tersebut, negara kehilangan potensi penerimaan pajak ekspor dan pajak penghasilan yang signifikan. Selain itu, devisa hasil ekspor sering kali tidak masuk ke dalam negeri karena diparkir di luar negeri.
Pemerintah optimistis kehadiran DSI dapat menekan angka penyelundupan dan manipulasi ekspor secara drastis. Purbaya memproyeksikan, melalui skema satu pintu ini, penerimaan negara dari sektor pajak ekspor dan pajak penghasilan berpotensi meningkat hingga dua kali lipat.
“Nanti untungnya juga dipakai untuk membangun ekonomi kita. Dengan itu saya harapkan uang saya lebih banyak, dan uangnya bisa dipakai untuk membantu program-program pemerintah, termasuk pendidikan maupun program pembangunan daerah,” pungkasnya.
