Dharmasraya – Pemerintah Kabupaten Dharmasraya resmi menetapkan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) sebagai mitra strategis dalam mengakselerasi pembangunan daerah. Langkah ini diambil sebagai upaya konkret menghadapi tantangan ekonomi global yang menuntut efisiensi anggaran di berbagai sektor.
Penegasan tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Dharmasraya, Medison, saat menghadiri pelantikan dan Musyawarah Kerja Cabang (Mukercab) I PCNU masa khidmat 2026-2031 di Auditorium Dharmasraya, Senin (23/6). Mewakili Bupati Annisa Suci Ramadhani, Medison menekankan pentingnya peran NU dalam memberikan solusi nyata bagi masyarakat.
“NU bukan hanya organisasi untuk menyatukan visi, tetapi harus bergerak ke dalam misi yang terukur dengan menghadirkan solusi nyata di tengah umat,” ujar Medison dalam sambutannya.
Dalam kesempatan tersebut, Pemkab Dharmasraya menitipkan empat agenda prioritas kepada pengurus baru. Pertama, PCNU diminta menjadi garda terdepan dalam menjaga moderasi beragama guna merawat harmoni sosial. Kedua, memperkuat sinergi di sektor pendidikan, kesehatan, dan ekonomi kerakyatan sebagai kunci kesejahteraan di tengah keterbatasan anggaran.
Selanjutnya, organisasi diharapkan konsisten melakukan kaderisasi untuk mencetak generasi muda yang berakhlak dan memiliki kapasitas kepemimpinan. Terakhir, pemerintah daerah berkomitmen penuh mendukung PCNU dalam mewujudkan visi Dharmasraya yang religius, damai, dan berdaya saing.
Adapun kepengurusan PCNU Dharmasraya periode 2026-2031 kini dinakhodai oleh K.M. Syarwan Syarif sebagai Rais Syuriyah dan A. Faizin sebagai Ketua Tanfidziyah. Jajaran pengurus inti lainnya meliputi Bud Sukardi sebagai Katib Syuriyah, Hendri Yamtiko Jati sebagai Sekretaris, serta H. Haryanto sebagai Bendahara.
Prosesi pelantikan ini turut disaksikan oleh jajaran Forkopimda, anggota DPRD, Kepala Kantor Kementerian Agama Dharmasraya, serta Pengurus Syuriah PWNU Sumatera Barat, KH. Bagus Budi. Pemerintah daerah memastikan akan membuka ruang kolaborasi seluas-luasnya bagi PCNU untuk berkontribusi aktif dalam pembangunan daerah ke depan.
