Jakarta – Pemerintah resmi meluncurkan paket stimulus ekonomi senilai Rp26,34 triliun untuk menjaga stabilitas daya beli masyarakat dan pertumbuhan ekonomi nasional sepanjang semester II 2026. Kebijakan ini diambil sebagai langkah antisipasi terhadap dampak ketidakpastian geopolitik global, khususnya konflik di Timur Tengah.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto merinci, alokasi dana tersebut mencakup bantuan pangan sebesar Rp18,04 triliun, anggaran program magang dan vokasi senilai Rp6,26 triliun, serta insentif transportasi sebesar Rp2,04 triliun.
“Total stimulus yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk di semester kedua ini nilainya sekitar Rp26,34 triliun. Stimulus insentif transportasi sekitar Rp2,04 triliun, anggaran magang dan vokasi sekitar Rp6,26 triliun, dan bantuan pangan sebesar Rp18,04 triliun,” ujar Airlangga dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (22/6).
Selain bantuan langsung, pemerintah juga memberikan kemudahan bagi sektor industri melalui pembebasan bea impor sebesar 0 persen untuk LPG, bahan baku plastik, dan suku cadang pesawat. Langkah ini diproyeksikan mampu memberikan nilai manfaat ekonomi hingga Rp2,25 triliun melalui efisiensi biaya produksi.
“Dengan ini diharapkan bisa meningkatkan nilai manfaat bagi sektor ekonomi sebesar Rp2,25 triliun berupa pengurangan cost bagi industri terkait dan multiplier effect yang bisa didorong,” terang Airlangga.
Di sektor ketenagakerjaan, pemerintah menargetkan penyerapan tenaga kerja melalui program magang nasional bagi 150 ribu lulusan perguruan tinggi. Selain itu, pelatihan vokasi akan menyasar 220 ribu lulusan SMK serta 50 ribu pekerja yang terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK).
Pemerintah juga memberikan perhatian khusus pada sektor kreatif dengan menetapkan tarif khusus Pajak Penghasilan (PPh) sebesar 1,5 persen bagi penulis. Kebijakan ini merupakan realisasi dari janji kampanye Presiden Prabowo untuk meringankan beban pajak penulis yang sebelumnya berkisar antara 5 hingga 35 persen.
Untuk mendukung mobilitas masyarakat selama musim libur sekolah serta periode Natal dan Tahun Baru (Nataru), pemerintah menyiapkan diskon tarif kereta api dan kapal Pelni sebesar 30 persen. Selain itu, terdapat kebijakan pembebasan tarif jasa kepelabuhan serta diskon PPN 100 persen untuk tiket pesawat domestik kelas ekonomi.
Terakhir, pemerintah melanjutkan program bantuan pangan berupa beras 10 kilogram bagi 33,24 juta penerima selama tiga bulan mulai Juli 2026. Pemerintah juga menyiapkan subsidi kedelai sebesar Rp2.000 per kg untuk 250 ribu ton kedelai guna menjaga stabilitas harga bagi pengrajin tahu dan tempe.
“Kita ketahui kita beli kebutuhannya adalah 2,5 juta ton per tahun, namun kita siapkan 250 ribu ton dengan subsidi Rp2.000 per kg yang nantinya akan diberikan apabila harga kedelainya di atas harga acuan pembelian,” pungkas Airlangga.
