Jakarta – Aliansi Perempuan Indonesia (API) menggelar demonstrasi di depan Gerbang DPR pada Rabu, 3 September 2025, menyuarakan perlawanan tegas terhadap kekerasan negara dan aparat. Sekitar 300 demonstran yang mayoritas perempuan, mengenakan pakaian berwarna pink dan hitam serta membawa sapu lidi, menuntut Presiden Prabowo Subianto untuk menghentikan segala bentuk represif.
“Baju pink adalah simbol keberanian perempuan. Kami terinspirasi dari perempuan yang turun ke jalan dalam aksi-aksi sebelumnya, yang tetap berani meski berhadapan dengan aparat,” kata narahubung API, Mutiara Ika Pratiwi, di lokasi. Sapu lidi menjadi atribut utama sebagai lambang untuk ‘menyapu bersih’ kekerasan aparat dan pemborosan uang rakyat.
Mutiara, yang juga Ketua Perempuan Mahardhika, menegaskan bahwa simbol-simbol ini adalah bahasa perlawanan mereka karena banyak persoalan tidak dijawab pemerintah. Ia menambahkan, “Kami ingin menegaskan bahwa kekerasan negara harus berhenti. Kehadiran perempuan di jalan adalah bentuk keberanian politik.”
Aksi yang dimulai pukul 10.00 WIB itu sempat tertunda dari rencana awal 1 September karena situasi yang dinilai tidak kondusif. Demonstrasi diwarnai dengan poster perlawanan dan sahutan terhadap tindakan sewenang-wenang aparat. Pada pagar dan halaman depan gerbang DPR juga terpampang foto-foto korban demo, salah satunya Affan Kurniawan, seorang pengemudi ojek online yang dilindas oleh kendaraan Brimob.
Dalam enam tuntutannya, API mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk menghentikan segala bentuk kekerasan negara. Mereka menuntut TNI dan Polri ditarik dari penanganan sipil, Kapolri Jenderal Listyo Sigit mundur, serta pembebasan seluruh warga dan tahanan politik tanpa syarat.
API juga meminta dihentikannya kriminalisasi terhadap rakyat, aktivis, jurnalis, dan pendamping hukum. Selain itu, Prabowo didesak mengembalikan militer ke barak dan menjamin hak konstitusional warga untuk berkumpul, berserikat, serta menyampaikan pendapat tanpa intimidasi.
Demonstrasi ini berlangsung di tengah gelombang penangkapan dan kekerasan aparat yang meluas. Berdasarkan data Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), lebih dari 3.000 orang ditangkap polisi dalam rangkaian demonstrasi sejak 25 hingga 31 Agustus 2025.
“Setidaknya 3.337 massa aksi telah ditangkap sepanjang tanggal 25-31 Agustus 2025 di 20 kota,” ujar Ketua YLBHI Muhammad Isnur dalam siaran persnya. Kota-kota tersebut antara lain Jakarta, Depok, Semarang, Yogyakarta, Bandung, Medan, dan Surabaya.
Selain penangkapan, tercatat setidaknya ada 10 korban tewas dalam demo di berbagai kota. Dugaan kekerasan aparat terjadi dalam insiden di Jakarta dan Yogyakarta. Kerusuhan di Makassar yang berujung pembakaran kantor DPRD juga mengakibatkan korban jiwa. Laporan lokal menyatakan kematian warga Solo dan Manokwari diduga akibat gas air mata. Aksi API berlangsung damai hingga pukul 12.40 WIB.
