Kathmandu – Gelombang demonstrasi berdarah yang menewaskan sedikitnya 19 orang dan memicu kemarahan publik terhadap korupsi serta kebijakan pembatasan media sosial, akhirnya memaksa Perdana Menteri Nepal, KP Sharma Oli, untuk mengundurkan diri pada Selasa (9/9/2025). Keputusan ini diambil sehari setelah aksi unjuk rasa mencapai puncaknya, menandai berakhirnya masa jabatan Oli di tengah krisis kepercayaan.
Dalam surat pengunduran dirinya yang ditujukan kepada Presiden Nepal, Oli menyatakan telah mundur “terhitung mulai hari ini… demi mengambil langkah lebih lanjut menuju solusi politik dan penyelesaian masalah.” Langkah ini mengakhiri masa kepemimpinannya di tengah tekanan publik yang masif.
Protes yang awalnya pecah pada Senin lalu berujung tragis. Amnesty International melaporkan bahwa aparat keamanan menggunakan peluru tajam untuk membubarkan massa, menewaskan sedikitnya 19 orang. Ini menjadi salah satu tindakan represif paling mematikan di Nepal dalam beberapa tahun terakhir.
Meskipun pemerintah akhirnya memulihkan akses media sosial, demonstrasi terus berlanjut. Kemarahan publik semakin dipicu oleh korupsi yang merajalela dan lambannya pembangunan ekonomi di negara tersebut.
Oli, yang berusia 73 tahun, baru memulai masa jabatan keempatnya tahun lalu. Ia memimpin Partai Komunis dalam koalisi dengan Nepali Congress.
Namun, popularitasnya merosot tajam. Ketidakstabilan politik dan ekonomi yang melanda Nepal, negara berpenduduk 30 juta jiwa, menjadi sorotan utama.
Tingkat pengangguran yang mencapai 10 persen dan pendapatan per kapita hanya 1.447 dollar AS (sekitar Rp 24 juta) menurut Bank Dunia memperparah kekecewaan publik. Elite politik dianggap jauh dari realita rakyat.
Sejak Nepal menjadi republik federal pada tahun 2008, setelah perang saudara satu dekade dan penghapusan monarki, negeri Himalaya ini kerap dihantui pergantian perdana menteri yang terus-menerus. Budaya politik transaksional semakin menambah persepsi bahwa pemerintah tak lagi menyuarakan kepentingan rakyat.
Dalam beberapa hari terakhir, kekecewaan publik juga nyata di media sosial. Video di TikTok, yang tidak ikut diblokir pemerintah, memperlihatkan kontras antara kesulitan hidup rakyat biasa dengan gaya hidup mewah anak-anak politisi yang pamer barang bermerek dan liburan mahal.
