Jakarta – Nilai tukar rupiah kembali berada dalam tekanan hebat hingga menyentuh level Rp 17.593 per dolar Amerika Serikat (AS) pada perdagangan Jumat (15/5/2026). Posisi tersebut menunjukkan pelemahan sebesar 0,37% dibandingkan hari sebelumnya, seiring dengan menguatnya indeks dolar AS ke level 99,09.
Pengamat mata uang, Ibrahim Assuaibi, menyatakan bahwa pelemahan rupiah dipicu oleh kombinasi faktor geopolitik global dan kebijakan moneter AS. Ketegangan di Timur Tengah, khususnya pasca latihan militer Iran di Selat Hormuz serta insiden penahanan kapal di perairan Oman, telah memicu lonjakan harga minyak mentah dunia.
Kondisi tersebut mendorong pelaku pasar untuk mengalihkan aset mereka ke instrumen safe haven seperti dolar AS. Selain itu, ekspektasi pasar bahwa The Federal Reserve akan mempertahankan suku bunga tinggi lebih lama akibat inflasi yang terpicu kenaikan harga energi turut memperkuat posisi mata uang Paman Sam.
Ketidakpastian juga diperburuk oleh dinamika hubungan dagang antara AS dan China, terutama setelah pernyataan terkait isu Taiwan. Di sisi domestik, beban rupiah semakin berat lantaran meningkatnya kebutuhan devisa untuk impor minyak mentah guna subsidi BBM di tengah lonjakan harga global.
Bank Indonesia (BI) dilaporkan terus melakukan intervensi aktif, khususnya di pasar offshore, untuk menjaga stabilitas nilai tukar agar tidak merosot lebih dalam. Upaya tersebut terbukti efektif menahan laju rupiah saat sempat menyentuh angka Rp 17.600 per dolar AS.
Ibrahim memperingatkan bahwa jika tekanan global terus berlanjut, tidak menutup kemungkinan rupiah akan menembus level psikologis Rp 18.000 per dolar AS dalam waktu dekat. Jika ambang batas tersebut terlampaui, risiko pelemahan ke level Rp 22.000 menjadi ancaman serius pada bulan Mei ini.
Sebagai langkah antisipasi, BI diprediksi berpeluang menaikkan suku bunga acuan pada pertemuan mendatang demi menjaga stabilitas moneter. Meski berada dalam tekanan, Ibrahim menilai fundamental ekonomi Indonesia masih cukup tangguh, yang terlihat dari kuatnya kepemilikan investor domestik pada obligasi pemerintah.
