DPRD Sumbar
Muhidi Dorong Penguatan Bank Nagari untuk UMKM
Mei. 12, 2026
Mei. 15, 2026
Padang – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat diminta menertibkan bangunan permanen di kawasan rawan bencana, termasuk di bantaran sungai Lembah Anai, yang belakangan menjadi sorotan karena
Mei. 12, 2026
Solok – Ketua DPRD Sumatera Barat Muhidi mengajak pemerintah daerah memperkuat kerja sama dengan Bank Nagari sebagai upaya mendorong pembangunan daerah dan memperluas dukungan bagi
Apr. 30, 2026
Padang – Ketua Komisi IV DPRD Sumatera Barat, Doni Harsiva Yandra, menilai ancaman terhadap generasi muda di daerah itu kian nyata. Ia menyebut narkoba, fenomena
Apr. 13, 2026
Padang – Komisi III DPRD Sumatera Barat terus mengawal upaya Pemerintah Provinsi dalam mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Langkah ini dilakukan melalui berbagai terobosan strategis
Feb. 6, 2026
Padang – Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Muhammad Iqra Chissa, mendorong penambahan gedung SMP di Kelurahan Balai Gadang, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang. Hal
Des. 9, 2025
Padang – DPRD Sumatera Barat (Sumbar) dan Gubernur Mahyeldi Ansharullah resmi mengesahkan dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) menjadi Peraturan Daerah (Perda). Pengesahan ini dilakukan dalam
Des. 6, 2025
X Koto – Anggota DPRD Sumatera Barat, Jefri Masrul, bergerak cepat memberikan bantuan pipa untuk normalisasi jaringan air bersih di Nagari Tambangan, Tanah Datar, Sabtu
Des. 4, 2025
Padang – Kemacetan parah kembali terjadi di kawasan Sitinjau Lauik, Sumatera Barat. Lonjakan kendaraan di jalur Padang-Solok ini dipicu putusnya akses utama Padang-Bukittinggi via Lembah
Nov. 27, 2025
Padang – Ratusan warga Batu Busuk, Kecamatan Pauh, Kota Padang, terpaksa mengungsi akibat banjir bandang yang menerjang wilayah tersebut pada Selasa (25/11/2025). Wakil Ketua DPRD
Nov. 13, 2025
Padang – DPRD Sumatera Barat (Sumbar) akan menggelar uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) bagi 21 calon anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID)
BEI memperketat pengawasan terhadap emiten dengan konsentrasi kepemilikan saham tinggi demi menjaga integritas dan transparansi pasar. Meski berisiko menyebabkan sejumlah saham terdepak dari indeks global, langkah ini dilakukan untuk menciptakan ekosistem investasi yang lebih sehat.

Bursa Efek Indonesia tengah melakukan reformasi pasar modal untuk meningkatkan transparansi dan integritas sebagai respons atas dikeluarkannya sejumlah saham emiten dari indeks global MSCI dan FTSE. Langkah ini diharapkan mampu memperkuat daya saing emiten Indonesia di mata investor internasional.

Bursa Efek Indonesia menetapkan 37 saham baru ke dalam kategori High Shareholding Concentration (HSC) dengan metodologi baru berbasis price-impact ratio. Kebijakan ini bertujuan meningkatkan transparansi pasar dan memastikan saham dengan konsentrasi kepemilikan tinggi tidak masuk dalam indeks utama.

Jakarta – Pemerintah resmi membebaskan biaya pengurusan sertifikat tanah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) melalui program Sertifikasi Sektor Perumahan. Kebijakan ...










