KEMENTERIAN Pertanian (Kementan) menyadari tingginya risiko penyelewengan pada penyaluran pupuk subsidi akibat lemahnya basis data yang dimiliki pemerintah. “Basis data kita sangat lemah, tidak sesuai dengan kondisi di lapangan,” kata Kapoksi Pengawasan Pupuk Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementan, Henry Y. Rahman dalam diskusi bersama Ombudsman RI di Jakarta, Kamis, 25 September 2025.
Henry menyebut, lemahnya basis data itu memicu terganggunya proses penyusunan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) di Kementan. Padahal, RDKK merupakan dokumen kebutuhan sarana yang meliputi pupuk, benih, dan alat mesin pertanian untuk satu musim tanam. Dokumen tersebut disusun Kelompok Tani dengan pendampingan penyuluh pertanian. “Basis data kita masih sifatnya tabular. Berpeluang untuk tidak sesuai dengan kondisi di lapangan,” ucap dia.
Menurut Henry, pengumpulan data secara tabular rentan berisiko terhadap penyelewengan karena antara data di atas kertas dengan kondisi sebenarnya di lapangan tidak sama. Untuk mengatasi kondisi ini, Kementerian Pertanian menyusun basis data spasial supaya mengetahui ketepatan luas lahan pertanian sesuai realita di lapangan. Namun, Henry belum bisa memastikan kapan data berbasis spasial ini dirampungkan.
Pada kesempatan yang sama, PT Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC) menyebut penyaluran pupuk subsidi masih jauh dari target yang dialokasikan sebanyak 9,55 juta ton untuk 2025. Per 24 September ini, realisasi penyalurannya masih berada di angka 5,5 juta ton atau 58 persen target alokasinya. “Ini menjadi evaluasi kami. Soal stok sebenarnya tidak ada masalah, karena kapasitas kami sudah cukup untuk mengantisipasi kebutuhan pada musim tanam,” katanya Senior Vice President Strategi Penjualan dan Pelayanan PIHC, Deni Dwiguna Sulaeman di Gedung Ombudsman RI.
Namun begitu, Deni menyebut PIHC masih bisa menggenjot penyaluran menjelang kuartal keempat tahun ini. Hal itu dikarenakan grafik permintaan terhadap pupuk subsidi beberapa hari belakang sudah mulai menunjukkan tren yang tinggi hingga 30 ribu ton per hari. “Tapi tetap saja, dengan sisa hari yang ada, alokasinya hingga akhir tahun masih di bawah target,” ujarnya.
Pilihan editor: Aroma Politik Kenaikan Anggaran Subsidi Pupuk
