PROGRAM prioritas Presiden Prabowo Subianto, makan bergizi gratis, terus-terusan disorot ketika terjadi peristiwa keracunan massal yang menimpa siswa. Sejak mulai digulirkan pada awal tahun ini, kasus keracunan yang diduga bersumber dari menu MBG tercatat di sejumlah daerah. Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) menyebut sudah ada 5.360 anak dan warga terdampak.
Pilihan Editor: Ribut-ribut Adu Bukti Penyetaraan Ijazah Gibran
Tiga lembaga pemerintah—Badan Gizi Nasional (BGN), Kementerian Kesehatan, dan BPOM—memiliki data berbeda, tapi jumlah total korban tetap berada di kisaran 5 ribu orang. Per 21 September 2025, total korban keracunan menu MBG bertambah menjadi 6.452 orang.
Wakil Kepala BGN Nanik Sudaryati Deyang menilai kasus keracunan massal menu MBG disebabkan lantaran adanya SOP yang tidak dijalankan oleh dapur SPPG. BGN, kata dia, saat ini telah melakukan pengawasan ketat dan meminta koordinator regional untuk mengecek langsung dapur agar tetap mengedepankan SOP dan petunjuk teknis yang telah ditetapkan instansinya.
Akibat kasus keracunan massal menu MBG itu, belakangan muncul desakan agar dihentikan sementara. Desakan datang dari Koalisi Masyarakat Sipil, di antaranya Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Indonesia Corruption Watch (ICW), dan berbagai pihak lainnya.
Koalisi Masyarakat Sipil juga telah beraudiensi dengan Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat menyoal kasus keracunan menu MBG ini. Lembaga legislatif memiliki fungsi pengawasan terhadap program yang dijalankan pemerintah.
Lantas, bagaimana respons para pimpinan DPR ihwal kejadian keracunan massal menu MBG ini?
Ketua DPR Puan Maharani
Puan Maharani mengatakan lembaganya bakal mengawasi satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG yang beroperasional sebagai dapur MBG. Parlemen, kata dia, bakal turun langsung memeriksa sumber masalah dari kasus keracunan massal diduga karena menu MBG di sejumlah daerah.
“Kami akan mengawasi ke tempat-tempat yang mana ada masalah di dapur-dapur MBG untuk melihat secara langsung sebenarnya masalahnya itu seperti apa,” ujar Puan di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Selasa, 23 September 2025.
Menurut dia, masalah keracunan yang terus berulang ini mendesak diselesaikan dengan pendekatan kolarobasi antar-lembaga. “Jadi evaluasinya itu memang harus dilakukan secara total, jadi jangan saling menyalahkan. Dievaluasi bersama sehingga jangan terulang kembali,” ucap politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad
Sufmi Dasco mengatakan perlu adanya investigasi lapangan untuk mencari tahu penyebab keracunan massal menu MBG. Dia mendorong aparat penegak hukum untuk terlibat menginvestigasi rentetan kasus keracunan menu MBG.
Dasco juga mendorong BGN supaya menyikapi kasus keracunan makan bergizi gratis ini dengan serius. Dia juga mempersilakan internal BGN untuk segera mengevaluasi program tersebut.
“Sehingga program yang seharusnya dapat berjalan dengan baik ini kembali menjadi baik,” ujar politikus Partai Gerindra ini.
Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal
Cucun Ahmad meminta kepada dapur SPPG untuk mencicipi menu makanan bergizi gratis sebelum benar-benar didistribusikan ke para siswa di sekolah. Dia berujar hal ini diperlukan sebagai langkah preventif terjadinya kasus keracunan massal.
“Dapur SPPG wajib melakukan tes organoleptik, yaitu melihat, mencium, dan mencicipi baik di dapur maupun di sekolah sebelum makanan diberikan,” kata dia dalam keterangan tertulisnya pada Kamis, 25 September 2025.
Politikus Partai Kebangkitan Bangsa ini berpendapat dapur-dapur SPPG yang mengurusi produksi menu MBG juga harus dibekali alat uji pangan. Lembaga legislatif, ujar dia, ingin memastikan standar operasional prosedur yang diterapkan oleh Badan Gizi Nasional telah betul-betul diimplementasikan oleh seluruh SPPG.
Pimpinan Parlemen, ujar Cucun, juga mendorong agar program prioritas pemerintahan Prabowo Subianto ini bisa diperkuat lewat peraturan presiden. Menurut dia, adanya perpres itu bisa membantu BGN dalam pelaksanaan program sehingga tidak bekerja sendiri.
Dian Rahma berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
