Padang – Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman, mendesak pemerintah daerah di Sumatera Barat (Sumbar) untuk mempercepat pendataan dampak bencana hidrometeorologi.
Masa tanggap darurat bencana ini akan berakhir pada 8 Desember 2025.
Alex menekankan pentingnya pendataan kerusakan yang lengkap disertai rencana aksi pemulihan. Menurutnya, pemerintah pusat siap membantu jika data dan rencana sudah tersedia.
“Sekarang saja, bantuan telah dikirim Presiden Prabowo dengan menggunakan 4 pesawat. Ini merupakan sinyal kepedulian yang mesti ditangkap dengan baik oleh kepala daerah,” ujar Alex dalam pernyataan tertulisnya, Sabtu (29/11/2025).
Pernyataan ini merespons dinamika penetapan status bencana daerah atau nasional terkait bencana hidrometeorologi yang melanda 7 dari 19 kabupaten/kota di Sumbar.
Alex menjelaskan, kemampuan keuangan daerah di Sumbar mayoritas sangat rendah, termasuk 7 daerah terdampak bencana. Pemotongan dana transfer ke daerah (TKD) juga mempersempit ruang fiskal.
“Presiden Prabowo telah memberikan sinyal kuat, tak membiarkan daerah sendirian menghadapi bencana. Indikatornya, langsung mengirimkan bantuan dengan 4 pesawat itu plus 2 unit helikopter. Sekarang, tinggal daerah meresponnya seperti apa,” tegas Alex.
Sebagai anggota DPR RI dari daerah pemilihan Sumbar 1, Alex mengaku telah berkoordinasi dengan mitra kerja di Komisi IV, termasuk Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Bulog, Bapanas, dan Kementerian Kehutanan.
“Komunikasi kami dengan Dirjen Holtikultura Kementrian Pertanian, telah didapatkan komitmen kesediaan memberikan bantuan bibit untuk petani kita yang terdampak banjir dan longsor,” ungkap Alex, yang juga Ketua PDI Perjuangan Sumbar.
Alex menambahkan, data dari pemerintah daerah sangat dibutuhkan agar bantuan bibit sesuai dengan kebutuhan. Ia berharap assessment segera rampung seiring upaya pertolongan terhadap korban.
Ia juga menyampaikan terima kasih kepada Presiden atas respons cepat dalam menyediakan bantuan.
Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada semua elemen masyarakat, termasuk TNI/Polri, BPBD, Basarnas, Tagana, Ormas, OKP, dan masyarakat umum, atas partisipasi aktif dalam upaya pertolongan dan pencarian korban.
Bencana banjir dan longsor di Sumbar terjadi akibat hujan lebat pada 22-27 November 2025.
Data BNPB per 28 Oktober 2025 mencatat 69.293 orang mengungsi dan 45.733 orang terdampak. Bencana ini menyebabkan 23 orang meninggal dunia dan 12 orang hilang.
Tujuh kabupaten/kota di Sumbar terdampak bencana ini, dengan Kabupaten Padang Pariaman menjadi wilayah yang paling parah terkena dampak banjir dan longsor. Tercatat 13 kecamatan di Padang Pariaman terdampak longsor dan 11 kecamatan terdampak banjir.
