Agam – Pemerintah pusat bergerak cepat merespons putusnya Jembatan Malalak akibat bencana alam. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dodi Hanggodo langsung meninjau lokasi bersama Wakil Gubernur Sumatera Barat, Vasko Ruseimy, Senin (8/12/2025).
Jembatan yang putus itu memutus akses utama masyarakat. Meski sepeda motor dan kendaraan off-road masih bisa melintas, kondisinya sangat berisiko, terutama saat hujan deras.
“Banyak titik jalan yang hancur, jalur utama tidak ada lagi,” kata Vasko saat meninjau lokasi di Tobo, Malalak, Kabupaten Agam.
Vasko menyebut potensi galodo bisa kembali mengancam jembatan darurat jika cuaca memburuk. Jalur alternatif melalui Sitinjau Lauik membutuhkan waktu 10 jam sekali jalan.
Pemprov Sumbar mengusulkan dua opsi penanganan ke pemerintah pusat. Pertama, pemasangan jembatan bailey sebagai akses darurat. Kedua, pembangunan jembatan permanen jika distribusi logistik masyarakat masih bisa ditangani.
“Tiga unit bailey dibutuhkan untuk membuka akses sementara,” jelas Vasko.
Menteri PU Dodi Hanggodo memastikan pemerintah pusat akan menangani perbaikan jembatan dan infrastruktur secara menyeluruh. Penanganan tidak hanya fokus pada jembatan, tetapi juga jalur penghubung yang terdampak.
“Jalan ini akan kita kembalikan seperti semula. Jika tidak bisa direkonstruksi, kita akan mencari trase baru,” tegas Dodi.
Tim teknis akan dikerahkan untuk memetakan jalur menggunakan drone. Tujuannya, menentukan langkah penanganan yang paling memungkinkan.
Pemasangan jembatan bailey menjadi prioritas jika jalur darurat diperlukan segera. Seluruh pendanaan pemulihan infrastruktur berasal dari APBN, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
“Presiden meminta agar penanganan dilakukan dengan prinsip build back better,” ujar Dodi.
Presiden juga memastikan dukungan kepada warga terdampak, termasuk kebijakan penghapusan utang akibat bencana.
Anggota DPR RI Andre Rosiade mengapresiasi respons cepat pemerintah pusat. Kehadiran Menteri PU di lokasi bencana menunjukkan perhatian serius pemerintah.
“Terima kasih Pak Menteri sudah turun langsung. Ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo,” kata Andre.
Andre memperkirakan pembangunan jembatan permanen membutuhkan waktu sekitar satu tahun dengan dukungan anggaran APBN.
Pemerintah provinsi dan pusat mempercepat pendataan kerusakan untuk menunjang rekonstruksi. Upaya ini diharapkan memulihkan akses masyarakat di Malalak dan wilayah terdampak lainnya secepatnya.
