Padang – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) terus mematangkan rencana pembangunan hunian sementara (huntara) bagi korban longsor dan banjir di sejumlah daerah.
Rencana ini dibahas dalam rapat koordinasi virtual yang dipimpin Sekretaris Daerah Provinsi Sumbar, Arry Yuswandi, Rabu (10/12/2025). Rapat diikuti seluruh kepala daerah se-Sumbar.
Wakil Gubernur Sumbar, Vasko Ruseimy, menegaskan bahwa penanganan bencana menjadi perhatian khusus pemerintah pusat.
Presiden RI, kata Vasko, meminta pembangunan huntara dilakukan secara cepat, tepat, dan berbasis data akurat.
“Data harus benar-benar valid. Pastikan seluruh warga terdampak terdata dengan baik, jangan sampai ada yang tertinggal,” ujarnya.
Dari Kabupaten Agam, rapat digelar di Balairung Rumah Dinas Bupati Agam. Bupati Agam Benni Warlis, Wakil Bupati Muhammad Iqbal, dan sejumlah pejabat terkait turut hadir.
Pemkab Agam berkomitmen menyiapkan lahan relokasi bagi warga yang tinggal di zona merah bencana. Langkah ini sejalan dengan arahan Pemprov Sumbar untuk mempercepat penanganan warga di wilayah berisiko tinggi.
Relokasi dianggap penting untuk menghadapi potensi cuaca ekstrem. Terutama bagi warga yang rumahnya sudah tidak aman dihuni.
Pemerintah pusat telah menetapkan standar huntara berukuran 3,6 x 4,8 meter, dilengkapi kamar mandi 1,2 x 1,2 meter.
Rapat juga membahas potensi ancaman lain seperti aktivitas Gunung Marapi. Lokasi huntara dan relokasi permanen diharapkan menggunakan pendekatan ilmiah agar masyarakat ditempatkan di kawasan aman dari bencana.
Pemprov Sumbar meminta seluruh pemerintah kabupaten/kota mempercepat pendataan, menyiapkan lahan, dan memastikan koordinasi antar-instansi dalam pembangunan huntara.
Rencana pembangunan huntara akan dilaporkan kembali ke pemerintah pusat setelah data penerima manfaat, kesiapan lahan, dan rancangan teknis lengkap.
