Jakarta – Pemerintah mulai menaruh curiga terhadap tata kelola pasokan batu bara di PT PLN (Persero) menyusul berulangnya masalah kelistrikan yang terjadi. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia bahkan mengendus adanya kejanggalan dalam manajemen stok energi primer tersebut.
Bahlil mengungkapkan, secara hitungan matematis, pasokan batu bara seharusnya mencukupi kebutuhan hingga akhir tahun. Namun, realita di lapangan menunjukkan stok yang ada justru menipis di pertengahan tahun.
“Artinya ini dari 1 Januari sampai dengan bulan Juni. Dari kebutuhan 154 juta ton kurang 141 juta itu kan berarti tinggal 13 juta. Masa batu bara habis di bulan enam. Jujur-jujur aja nih berarti kan ada sesuatu,” ujar Bahlil dalam acara Energy Forum, Kamis (25/6).
Guna mengusut tuntas masalah ini, Bahlil telah menggalang koordinasi lintas lembaga. Ia melibatkan Kejaksaan Agung, Badan Intelijen Negara (BIN), DPR, hingga Kementerian Sekretariat Negara untuk membedah akar persoalan di tubuh PLN.
Bahlil menegaskan, pemerintah tidak akan tinggal diam jika masalah serupa terus berulang. Ia bahkan melontarkan peringatan keras kepada Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, bahwa dirinya siap mengambil alih kendali operasional jika manajemen pasokan tidak segera dibenahi.
“Saya sudah ngomong sama Pak Dirut PLN, ‘saya jadi project manager kau kalau begini’,” tegasnya.
Hasil penelusuran sementara menunjukkan bahwa masalah bukan terletak pada total volume batu bara, melainkan pada ketersediaan jenis batu bara kalori menengah di atas 5.000 yang krusial sebagai campuran bahan bakar pembangkit.
Sebagai langkah preventif, pemerintah di bawah arahan Presiden Prabowo Subianto kini membentuk tim khusus pengadaan Energi Primer. Tim ini akan melibatkan BPKP dan Inspektorat Jenderal PLN untuk memastikan seluruh proses pengadaan berjalan transparan.
“Saya minta para penegak hukum awasi supaya jangan kelakuan begini setiap tahun muncul terus,” pungkas Bahlil.
Saat ini, Bahlil memastikan sistem kelistrikan nasional telah kembali normal. Pemerintah telah mengambil langkah darurat dengan menahan sebagian kuota ekspor batu bara untuk memprioritaskan kebutuhan dalam negeri.
