Jenewa – Kabar baik datang dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Indonesia resmi menjabat sebagai Presiden Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB mulai Kamis (8/1/2026).
Penetapan ini berlangsung saat pertemuan Dewan HAM PBB di Jenewa, bertepatan dengan pertemuan organisasi pertama Dewan HAM PBB tahun 2026.
Kementerian Luar Negeri (Kemlu) menyatakan bahwa keberhasilan ini adalah buah dari diplomasi terkoordinasi berbagai pihak.
Diplomasi aktif Kemlu, termasuk koordinasi dengan seluruh Perwakilan RI di luar negeri dan pendekatan diplomatik dengan negara sahabat di Jakarta, membuahkan hasil positif.
Perutusan Tetap Republik Indonesia di Jenewa memegang peranan penting sebagai garda terdepan, didukung oleh Perutusan Tetap Republik Indonesia di New York dan perwakilan RI lainnya.
Duta Besar Sidharto Reza Suryodipuro, Wakil Tetap Republik Indonesia untuk PBB di Jenewa, akan mengemban tugas sebagai Presiden Dewan HAM PBB.
Dalam kapasitasnya, Dubes Sidharto akan memimpin seluruh sidang dan proses Dewan HAM PBB sepanjang tahun 2026 secara objektif, inklusif, dan berimbang.
Menlu Sugiono menegaskan komitmen Indonesia untuk menjalankan presidensi secara imparsial, objektif, dan transparan.
Indonesia akan fokus pada pembangunan kepercayaan, penguatan dialog lintas kawasan, serta keterlibatan konstruktif seluruh pihak terkait.
Presidensi ini menjadi sejarah karena Dewan HAM PBB baru terbentuk tahun 2006, dengan mekanisme presidensi yang berotasi antar kelompok kawasan.
Kemlu menambahkan, kepercayaan dunia ini didasari oleh rekam jejak dan konsistensi Indonesia dalam memajukan dan melindungi HAM di tingkat internasional.
