Jakarta – Pemerintah menahan harga BBM bersubsidi tetap hingga akhir tahun, sementara sejumlah BBM non-subsidi disesuaikan mengikuti lonjakan harga minyak dunia. Di saat yang sama, pemerintah juga mendorong kebijakan penghematan energi melalui work from home (WFH) dan penggunaan energi secara bijak.
Kebijakan itu ditempuh sebagai jalan tengah untuk menjaga stabilitas ekonomi sekaligus memberi ruang bagi masyarakat menengah ke bawah. Harga Pertamax RON 92 dan Pertamax Green RON 95 tidak berubah, sedangkan penyesuaian dilakukan pada produk seperti Pertamax Turbo dan jenis diesel.
Pertamina menaikkan harga Pertamax Turbo dari Rp13.100 menjadi Rp19.400 per liter. Sementara itu, Dexlite disesuaikan dari Rp14.200 menjadi Rp23.600 per liter, dan Pertamina Dex dari Rp14.500 menjadi Rp23.900 per liter.
Meski naik, harga baru tersebut masih berada di bawah rata-rata harga BBM di sejumlah negara lain. Pertamax Turbo RON 98 di Indonesia masih lebih murah dibanding rata-rata harga di negara lain yang mencapai Rp29.200 per liter.
Di Jepang, harga RON 98 tercatat Rp21.100, di China Rp24.600, di Thailand Rp34.845, dan di Singapura Rp58.217. Untuk BBM RON 95, harga di Indonesia yang tetap di Rp12.900 juga jauh di bawah rata-rata harga negara lain sebesar Rp25.666.
Kondisi serupa juga berlaku untuk BBM diesel. Harga diesel di Indonesia masih di bawah rata-rata negara lain yang mencapai Rp27.459. Di Singapura dan Malaysia, harga BBM diesel tercatat lebih tinggi, masing-masing Rp28.953 dan Rp65.884.
Jika dibandingkan dengan SPBU swasta di dalam negeri, harga BBM Pertamina juga dinilai masih kompetitif. Harga Pertamax di SPBU Pertamina tetap di Rp12.300, sementara produk sejenis di SPBU swasta berada di Rp12.390.
Keputusan pemerintah menahan harga BBM bersubsidi dan mempertahankan harga Pertamax yang banyak dipakai masyarakat dinilai memberi kepastian di tengah kekhawatiran publik atas potensi kenaikan harga. Warga yang sempat cemas akhirnya bisa bernapas lega karena harga BBM yang mereka gunakan sehari-hari belum berubah.
Meski begitu, pemerintah tetap meminta masyarakat menghemat energi. Imbauan itu diarahkan lewat penggunaan kendaraan seperlunya dan beralih ke transportasi umum bila memungkinkan.
Pakar kebijakan publik Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansah, menilai situasi global yang belum stabil membuat efisiensi menjadi keharusan. Ia mendorong agar pesan hemat energi disosialisasikan lebih luas melalui berbagai kanal media.
Menurut dia, pemerintah bisa memasang baliho di SPBU hingga memanfaatkan pesan singkat untuk mengingatkan masyarakat agar tidak berlebihan menggunakan BBM dan listrik.
“Supaya masyarakat juga melihat bahwa membeli bensin memang harus berhemat dan sebagainya itu penting,” kata Trubus saat dihubungi, Minggu (12/4).
Ia juga menilai pemerintah perlu lebih terbuka menyampaikan kondisi harga minyak mentah dunia yang terus naik. Informasi itu, kata dia, bisa membantu membangun kesadaran kolektif bahwa efisiensi energi membutuhkan dukungan semua pihak.
“Buat melalui media sosial itu, pokoknya di-blast saja lewat WA bahwa ini ada efisiensi itu kan mengingatkan,” tambahnya.
Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Abra Talattov, turut menghitung potensi penghematan jika masyarakat beralih ke transportasi umum dan menjalankan WFH.
Dengan asumsi ada 10 juta pengguna kendaraan pribadi yang masing-masing memakai 2 liter BBM per hari, pengalihan 10 persen pengguna ke transportasi umum bisa menghemat 2 juta liter. Jumlah itu setara 1,3 persen dari konsumsi BBM nasional yang mencapai 155 juta liter per hari.
Jika peralihan mencapai 20 persen, penghematan bisa naik menjadi 4 juta liter. Bila 30 persen, penghematan mencapai 6 juta liter atau setara 3,6 persen konsumsi BBM harian nasional.
“Perubahan perilaku itu kelihatannya kecil per orang, tetapi secara agregat nasional sangat signifikan,” kata Abrar.
Efek WFH disebut bisa lebih besar. Abra menyebut, jika 5 juta pekerja-terdiri dari ASN dan pekerja swasta-menerapkan WFH dan masing-masing menghemat 5 liter BBM per hari, potensi penghematan dapat mencapai 25 juta liter per hari atau sekitar 16,1 persen konsumsi nasional.
Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Iwan Setiawan, menilai kebijakan efisiensi energi yang diambil pemerintah tepat dalam situasi global yang belum menentu. Pemerintah, kata dia, memang harus menjaga kepentingan nasional secara serius.
“Bagi saya, kebijakan hemat energi dan transformasi budaya kerja adalah suatu keniscayaan yang harus diambil oleh pemerintah dalam situasi seperti ini dan ini adalah langkah yang positif karena bisa menghemat 20 persen penggunaan energi dalam negeri,” kata Iwan.
Ia menambahkan, kecukupan dan harga energi Indonesia masih relatif stabil dibandingkan banyak negara lain di tengah konflik Iran yang belum mereda.
“Sejauh ini, Indonesia adalah negara yang masih stabil dari segi kecukupan dan harga energi dibanding negara-negara lain dan ini merupakan bentuk keberpihakan Presiden Prabowo beserta jajaran pemerintahan,” ujarnya.
“Soal keberhasilan dan capaian program ini, saya kira bisa kita ukur dalam waktu beberapa minggu ke depan,” imbuhnya.
Dukungan juga datang dari DPR. Ketua Komisi XII Bambang Patijaya menegaskan pentingnya partisipasi masyarakat agar kebijakan efisiensi energi berjalan efektif.
Ia menilai WFH setiap Jumat tidak akan mengganggu pelayanan publik karena sistem pemerintahan sudah terdigitalisasi. Pengalaman saat pandemi Covid-19 juga menunjukkan kerja jarak jauh tetap bisa menopang aktivitas pemerintahan.
“Saya yakin nanti kantor-kantor akan memiliki suatu standard atau parameter untuk mengukur aktivitas daripada program ini,” ujar Bambang.
Menurut dia, WFH berpeluang menekan konsumsi energi, bukan hanya BBM tetapi juga listrik di gedung-gedung pemerintahan. Komisi XII, kata Bambang, akan terus mengawal penerapan kebijakan itu agar hasil efisiensinya bisa dihitung secara jelas.
Anggota Komisi XII, Jamaludin Malik, menyatakan WFH tak hanya mengurangi konsumsi BBM dari mobilitas pekerja, tetapi juga menekan penggunaan listrik dan pendingin udara di kantor.
“Untuk mereduksi beban puncak energi nasional juga sehingga distribusi konsumsi energi lebih merata,” kata Jamaludin.
Namun, ia mengingatkan agar kebijakan itu tidak memicu turunnya produktivitas atau hanya memindahkan beban energi ke rumah tangga. Karena itu, menurut dia, WFH harus dijalankan dengan sistem yang matang.
“Maka WFH didukung sebagai kebijakan selektif, adaptif dan berbasis sektor,” katanya.
Ia juga meminta masyarakat dan pekerja tetap menjaga produktivitas selama WFH. Menurut dia, WFH bukan alasan untuk bekerja lebih santai.
“Mengoptimalkan penggunaan listrik rumah tangga secara bijak (AC, perangkat elektronik) dan mengurangi perjalanan non-esensial sebagai bentuk kontribusi kolektif,” ujarnya.
Di daerah, kebijakan efisiensi energi juga mulai dijalankan. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menandatangani surat edaran tentang penerapan WFH setiap Jumat.
Dalam aturan itu, proporsi ASN yang WFH ditetapkan minimal 25 persen dan maksimal 50 persen dari total pegawai ASN.
“Jadi untuk masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) itu range-nya antara 25 sampai 50 persen yang melakukan WFH,” kata Pramono.
Pemerintah Kota Tangerang juga mengeluarkan surat edaran efisiensi energi, antara lain melalui pengendalian penggunaan AC dan pengaturan lift. Sekretaris Daerah Kota Tangerang, Herman Suwarman, mengatakan efisiensi energi bukan sekadar penghematan, tetapi bagian dari tanggung jawab menjaga lingkungan.
“Efisiensi energi adalah langkah strategis yang tidak hanya berdampak pada pengurangan konsumsi energi, tetapi juga berkontribusi terhadap penurunan emisi dan keberlanjutan lingkungan. Ini harus menjadi budaya bersama,” kata Herman.
Dari Sumatera Selatan, Sekretaris Daerah Edward Candra menyebut 4.645 unit kendaraan dinas tidak beroperasi saat kebijakan WFH diterapkan. Menurut dia, kebijakan itu tak hanya menekan pemakaian BBM, listrik, dan air di kantor, tetapi juga membuat arus lalu lintas lebih lancar.
“Yang biasa ramai pada jam sibuk, kemarin tidak terlihat kemacetan. Tidak hanya di area perkantoran, tetapi juga di beberapa titik rawan macet relatif lancar,” kata Edward.
