Jakarta – Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengkritik keras langkah Bupati Malang M Sanusi yang melantik putranya, Ahmad Dzulfikar Nurrahman, sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup (Kadis LH). Hasto menilai kebijakan tersebut mencederai prinsip meritokrasi dalam pemerintahan.
Menurut Hasto, praktik nepotisme seperti itu tidak elok dan tidak mencerminkan keadilan. Ia menegaskan bahwa DPP PDIP telah menginstruksikan fraksi partai di legislatif untuk mengawal dan mengkritisi keputusan tersebut secara serius.
Pentingnya Sistem Meritokrasi
Hasto menekankan bahwa pembangunan sistem pemerintahan harus mengedepankan kompetensi dan profesionalisme, bukan berdasarkan hubungan kekeluargaan. Ia berharap agar praktik yang tidak adil dalam penempatan posisi strategis dapat dihindari demi menjaga integritas birokrasi.
“Kami meminta Fraksi PDI Perjuangan untuk bersuara kritis terkait hal ini. Sistem meritokrasi harus dibangun dan kita tidak boleh mengedepankan hal-hal di luar prinsip tersebut,” tegas Hasto di Sekolah Partai, Jakarta, Sabtu (18/4).
Tanggapan Pihak Terkait
Di sisi lain, Ahmad Dzulfikar Nurrahman membantah adanya pelanggaran dalam proses pengangkatannya. Ia mengklaim bahwa penunjukan dirinya sebagai Kadis LH Kabupaten Malang telah melalui prosedur yang sah dan legal.
Dzulfikar mempersilakan pihak mana pun untuk meninjau kembali seluruh tahapan seleksi yang ia lalui melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Malang. Ia menyatakan lebih memilih untuk fokus membuktikan kemampuannya melalui kinerja nyata daripada menanggapi kritik secara berlebihan.
Sebelumnya, pelantikan Dzulfikar sebagai Kadis LH Kabupaten Malang telah dilaksanakan oleh M Sanusi di Pendopo Agung, Kabupaten Malang, pada Senin (13/4).
