Bekasi – Komisaris Utama PT Kereta Api Indonesia (KAI) Said Aqil Siradj menegaskan bahwa pembangunan palang pintu perlintasan kereta bukan menjadi tanggung jawab KAI, melainkan pemerintah daerah. Ia menyebut fasilitas itu perlu segera dibenahi karena dinilai ikut memengaruhi terjadinya kecelakaan kereta di Bekasi Timur.
Said mengatakan, kewenangan tersebut berada di tangan pemerintah setempat dengan koordinasi bersama Kementerian Perhubungan dan Kementerian Dalam Negeri.
“(Kewajiban) pemerintah daerah, pemerintah setempat. Ya perbatasan Kemenhub, berkoordinasi dengan kepala daerah, Kemendagri juga. Itu bukan kewajiban KAI,” ujar Said usai menjenguk korban di RSUD Bekasi, Selasa (28/4), dilansir dari Detik.
Ia menambahkan, tugas KAI terbatas pada pengoperasian kereta dan penjualan tiket kepada penumpang.
“Jadi banyak orang enggak paham, saya sendiri sebelum jadi Komut enggak paham. Saya kira palang itu kewajiban KAI, (ternyata) bukan,” kata dia.
Said menjelaskan, KAI selama ini kerap mengingatkan pemerintah daerah agar membangun palang pintu sesuai prosedur. Namun, imbauan itu belum sepenuhnya ditindaklanjuti.
“Ya kita sudah sering sekali mengimbau, malah waktu di Jawa Timur semua kumpul bupati-bupati yang ada sebidang itu. Waktunya, oke, kolaborasi, ya tapi belum ada pelaksanaannya,” ungkapnya.
Ia juga mengakui pembangunan palang pintu membutuhkan biaya besar. Meski begitu, menurutnya, pengeluaran tersebut sebanding dengan keselamatan warga.
“Bikin palang yang bagus itu Rp3 miliar, satu. Bukan barang murah,” ujarnya.
Kecelakaan KA Argo Bromo Anggrek dan KRL di Stasiun Bekasi Timur, kata Said, akan menjadi bahan evaluasi internal KAI. Ia menyebut rapat evaluasi sudah dijadwalkan pada keesokan harinya.
“Pasti kita akan ada rapat besok, jam 9, dievaluasi. Alhamdulillah Presiden sudah cepat sekali nengok ke sini,” tandasnya.
