Jakarta – Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan memanggil manajemen taksi Xanh SM menyusul insiden kecelakaan yang melibatkan armadanya dengan KRL Cikarang dan KA Argo Bromo Anggrek di Stasiun Bekasi Timur. Pemanggilan ini bertujuan untuk mengklarifikasi aspek keselamatan serta kelengkapan operasional perusahaan tersebut.
Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Aan Suhanan, menegaskan pihaknya telah membentuk tim khusus untuk menginvestigasi keterlibatan taksi Xanh SM dalam insiden tersebut. Fokus pemeriksaan mencakup perizinan, kelengkapan administrasi, hingga kepatuhan perusahaan terhadap standar keselamatan angkutan umum.
Menurut data aplikasi Siprajab, kendaraan bernomor polisi B 2864 SBX yang terlibat dalam kecelakaan tercatat memiliki kartu pengawasan yang masih berlaku hingga 28 Oktober 2026. Meskipun perusahaan telah mengantongi sertifikat Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum (SMK PAU), Kemenhub tetap melakukan audit mendalam terhadap penerapan standar keselamatan di lapangan.
Aan menyatakan, audit tersebut akan meninjau kembali kelaikan kendaraan, kompetensi pengemudi, serta sistem operasional yang dijalankan perusahaan. Langkah ini merujuk pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2018 dan PM 117 Tahun 2018.
Terkait sanksi, Kemenhub memastikan akan bertindak tegas jika ditemukan pelanggaran. Sanksi administratif yang dapat diberikan mulai dari surat peringatan, pembekuan izin operasional sementara, hingga pencabutan izin usaha secara permanen, bergantung pada tingkat pelanggaran yang ditemukan.
Kecelakaan tragis ini bermula saat KRL berhenti di jalur 1 Stasiun Bekasi Timur akibat gangguan setelah sebuah taksi terlibat tabrakan di arah berlawanan. Tak lama kemudian, KA Argo Bromo Anggrek yang melaju dari arah belakang menabrak KRL tersebut, hingga menyebabkan gerbong khusus perempuan mengalami kerusakan parah. Saat ini, proses pemeriksaan lebih lanjut masih terus berlangsung untuk menentukan langkah kebijakan selanjutnya.
