Muratara – Kecelakaan maut yang melibatkan bus ALS dan truk tangki BBM di Jalan Lintas Sumatera (Jalinsum), Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara), Sumatera Selatan, menewaskan 16 orang. Peristiwa ini memicu dorongan agar pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap keselamatan transportasi darat, sekaligus mempercepat perbaikan infrastruktur jalan di jalur nasional tersebut.
Anggota Komisi V DPR RI Zigo Rolanda menyampaikan duka yang mendalam atas tragedi itu. Ia menilai insiden di salah satu jalur utama transportasi Sumatera tersebut harus menjadi peringatan serius bagi semua pihak untuk memperkuat sistem keselamatan di sektor transportasi darat.
“Saya menyampaikan duka cita yang sedalam-dalamnya kepada keluarga korban. Kehilangan 16 nyawa dalam satu insiden adalah musibah besar bagi kita semua,” ujar Zigo dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (8/5/2026).
Zigo mengatakan penanganan peristiwa itu tidak cukup berhenti pada pendataan korban. Pemerintah, kata dia, perlu menjadikan tragedi tersebut sebagai bahan evaluasi terhadap tata kelola transportasi publik dan pemeliharaan infrastruktur nasional, terutama di Jalinsum yang menjadi jalur vital distribusi logistik dan konektivitas di Pulau Sumatera.
Ia juga meminta Kementerian Pekerjaan Umum mempercepat perbaikan jalan di titik-titik rawan kecelakaan. Menurutnya, kerusakan sekecil apa pun di Jalinsum bisa membahayakan keselamatan pengguna jalan.
“Jalinsum adalah urat nadi ekonomi Sumatera. Tidak boleh ada pembiaran terhadap kerusakan jalan karena taruhannya adalah nyawa,” tegas politisi Partai Golkar dari Daerah Pemilihan Sumatera Barat I itu.
Selain soal kondisi jalan, Zigo menyoroti temuan aparat terkait adanya tabung gas, sepeda motor, hingga mesin yang diangkut di dalam bus penumpang. Ia menilai praktik itu sangat berbahaya dan melanggar standar keselamatan transportasi umum.
“Bus penumpang bukan truk logistik. Membawa barang mudah terbakar seperti tabung gas dan sepeda motor di dalam bus sangat fatal terhadap keselamatan penumpang,” katanya.
Zigo meminta sanksi tegas diberikan kepada operator bus yang melanggar aturan keselamatan. Di sisi lain, ia juga mendesak pengawasan terhadap kendaraan pengangkut bahan berbahaya dan beracun (B3), termasuk armada BBM, diperketat.
Menurut dia, standar keamanan kendaraan pengangkut BBM perlu dievaluasi agar memiliki sistem mitigasi risiko yang lebih baik saat terjadi benturan atau kecelakaan.
Menutup pernyataannya, Zigo mendorong Kementerian Perhubungan meningkatkan pengawasan di terminal dan titik keberangkatan. Langkah itu dinilai penting untuk memastikan kendaraan penumpang tidak digunakan mengangkut barang-barang berbahaya.
“Fungsi kontrol harus berjalan. Kalau barang berbahaya bisa masuk ke bus penumpang, berarti pengawasan di terminal atau titik keberangkatan masih lemah,” pungkasnya.
