New Delhi – Uni Emirat Arab (UEA) secara tegas membantah tudingan Iran yang mengaitkan Abu Dhabi dalam operasi militer Amerika Serikat dan Israel terhadap Teheran. Bantahan tersebut disampaikan oleh diplomat senior Kementerian Luar Negeri UEA, Khalifa bin Shaheen Al Marar, di sela-sela pertemuan menteri luar negeri negara anggota BRICS di India, Jumat (15/5).
Pemerintah UEA menyatakan bahwa tuduhan tersebut tidak mendasar. Al Marar menegaskan bahwa Presiden UEA, Syekh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, menolak mentah-mentah segala klaim yang menyebut negaranya memfasilitasi serangan militer terhadap Iran.
Menurut Al Marar, UEA memiliki kedaulatan penuh untuk menentukan kebijakan luar negeri dan menjaga integritas wilayahnya sendiri. Ia menegaskan bahwa pihaknya tidak akan tunduk pada ancaman maupun tekanan pihak mana pun.
“UEA memiliki hak kedaulatan, hukum, diplomatik, dan militer secara penuh untuk merespons ancaman, tuduhan, atau tindakan permusuhan apa pun,” ujar Al Marar dalam pernyataan resminya.
Ketegangan ini bermula dari pernyataan Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, yang menuding UEA membiarkan wilayahnya digunakan sebagai basis operasi militer AS dan Israel. Teheran juga mengkritik sikap diam UEA terhadap serangan yang menyasar fasilitas di Iran.
Menanggapi hal tersebut, Al Marar mengecam segala bentuk upaya provokasi yang melanggar Piagam PBB serta hukum internasional. Ia bahkan balik menuding Iran telah melakukan tindakan pembajakan dengan menutup Selat Hormuz, yang berdampak pada gangguan jalur pelayaran internasional dan distribusi energi global.
Selain itu, Al Marar mengklaim bahwa sejak eskalasi konflik meluas pada 28 Februari, UEA telah berhasil mencegat hampir 3.000 rudal balistik, rudal jelajah, dan pesawat nirawak yang menyasar fasilitas sipil serta infrastruktur penting.
Konflik di Timur Tengah sendiri terus memanas sejak serangan AS-Israel terhadap Iran terjadi akhir Februari lalu, yang memicu aksi balasan di kawasan Teluk. Meski gencatan senjata sempat dimediasi oleh Pakistan pada awal April, hingga kini perundingan untuk mencapai kesepakatan permanen belum membuahkan hasil, bahkan Presiden AS Donald Trump telah memperpanjang status gencatan senjata tersebut tanpa batas waktu.
