Jakarta – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menepis kritik majalah internasional The Economist yang menyoroti program makan bergizi gratis (MBG) dan Kopdes Merah Putih pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Ia menegaskan kondisi fiskal Indonesia masih terkendali meski dua program itu dinilai membebani anggaran negara.
Purbaya mengatakan defisit anggaran Indonesia masih berada dalam batas aman di bawah 3 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Menurut dia, posisi fiskal Indonesia justru masih lebih baik dibandingkan sejumlah negara Eropa.
“Kan fiskal kita bisa dikendalikan di bawah 3 persen PDB. Tahun lalu bukan 2,9 loh, 2,8 persen dari PDB defisitnya, jadi enggak ada masalah. Sekarang pun kita hitung defisitnya berapa,” ujar Purbaya saat ditemui di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin (18/5).
Ia membandingkan rasio utang dan defisit Indonesia dengan negara-negara Eropa yang menurutnya jauh lebih tinggi.
“Kalau The Economist memandang kebijakan fiskal kita berantakan, mereka suruh lihat deh kebijakan-kebijakan negara Eropa berapa defisitnya, utangnya berapa. Itu mendekati 100 persen dari PDB, kita masih 40 (persen), kita masih bagus,” katanya.
Purbaya menilai kondisi itu menunjukkan fondasi fiskal Indonesia masih kuat. Ia bahkan menyebut The Economist seharusnya memberi apresiasi.
“Seharusnya The Economist memuji kita,” imbuhnya.
Sebelumnya, The Economist dalam artikel berjudul “Indonesia’s President is Jeopardising The Economy and Democracy” mengkritik sejumlah kebijakan Prabowo yang dinilai terlalu ekspansif dari sisi fiskal dan berpotensi mengganggu stabilitas ekonomi Indonesia.
Media asal Inggris itu menyoroti program MBG serta pembangunan 80 ribu Kopdes Merah Putih yang disebut bisa menghabiskan sedikitnya Rp320 triliun atau sekitar US$18 miliar tahun ini. Jumlah itu setara 10 persen dari target pendapatan negara.
The Economist juga menilai proyeksi penerimaan negara pemerintah terlalu optimistis di tengah pelemahan harga komoditas ekspor seperti batu bara, nikel, dan minyak sawit. Dalam laporannya, penerimaan pajak Indonesia pada 2025 disebut turun 3 persen, meski sebelumnya diproyeksikan tumbuh 7 persen.
Selain itu, media tersebut menyoroti potensi pelebaran defisit fiskal akibat lonjakan harga minyak dunia di tengah konflik Timur Tengah.
Pemerintah disebut berpotensi menanggung tambahan beban subsidi energi hingga US$5,7 miliar atau sekitar Rp100,7 triliun, jika harga minyak rata-rata mencapai US$97 per barel tahun ini, dengan asumsi kurs Rp17.670 per dolar AS.
The Economist juga menyinggung risiko penurunan peringkat utang Indonesia oleh S&P Global Ratings apabila rasio pembayaran bunga utang terhadap pendapatan negara terus meningkat.
Tak hanya soal fiskal, artikel itu turut mengkritik arah politik pemerintahan Prabowo yang dinilai makin memusatkan kekuasaan, memperbesar peran militer dalam kehidupan sipil, serta melemahkan oposisi politik.
Media itu juga menyoroti pelemahan rupiah sekitar 11 persen terhadap dolar AS sejak Prabowo menjabat, sekaligus meningkatnya kekhawatiran investor asing terhadap arah kebijakan ekonomi pemerintah.
