Jakarta – Rupiah dinilai berpotensi tembus Rp18 ribu per dolar AS jika pemerintah dan Bank Indonesia tidak melakukan intervensi di pasar keuangan. Tenaga Ahli Utama Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Fithra Faisal mengatakan tekanan terhadap mata uang domestik saat ini datang dari kombinasi faktor global dan arus dana keluar yang membuat pasar keuangan lebih bergejolak.
Fithra menyebut tekanan tersebut berasal dari meningkatnya risiko geopolitik, lonjakan harga minyak dunia, kenaikan imbal hasil obligasi Amerika Serikat, hingga penguatan indeks volatilitas global. Di dalam negeri, rebalancing MSCI dan arus dividen ke luar negeri pada Mei juga ikut menekan rupiah.
“Kalau misalnya tanpa intervensi, berdasarkan simulasi saya memang sudah Rp18 ribu lewat,” kata Fithra dalam program Prime Plus CNN Indonesia TV, Senin (18/5).
Ia menjelaskan, tanpa gangguan geopolitik global, rupiah semestinya masih berada di kisaran Rp16.700 hingga Rp16.800 per dolar AS. “Kalau faktor-faktor geopolitik itu hilang, sebenarnya kita ada di kisaran Rp16.700-Rp16.800,” ujarnya.
Fithra menegaskan pemerintah dan Bank Indonesia terus mengantisipasi pergerakan rupiah agar tidak liar. Ia mengatakan cadangan devisa Indonesia masih berada pada level aman, yakni US$146 miliar.
“Kalau misalnya tanpa intervensi memang harusnya sudah Rp18 ribu lewat. Tapi Bank Indonesia sudah melakukan intervensi foreign exchange sejak Januari,” kata Fithra.
Ia menambahkan, pemerintah juga menyiapkan penyangga fiskal melalui efisiensi anggaran dan penyesuaian program prioritas. “Dalam konteks threshold, cadangan devisa kita itu sebenarnya more than enough,” ujarnya.
Sementara itu, ekonom Ferry Latuhihin menilai persoalan rupiah kini bukan lagi semata soal fundamental ekonomi, melainkan merosotnya kepercayaan pasar terhadap pemerintah. Menurut dia, sinyal negatif mulai terlihat setelah lembaga pemeringkat Fitch dan Moody’s menurunkan outlook Indonesia dari stabil menjadi negatif, meski ekonomi nasional tumbuh 5,11 persen pada 2025.
“Kalau ngomong ketidakpercayaan, itu sebenarnya terjadi setelah kabinet diumumkan. Kita lihat secara sistematik dolar-rupiah itu terus trending up,” kata Ferry.
Ia mengatakan pasar mulai meragukan kemampuan pemerintah menjaga disiplin fiskal di tengah defisit dan kebutuhan pembiayaan yang meningkat. Ferry menyoroti defisit fiskal kuartal I yang mencapai Rp240 triliun dan penarikan utang baru sebesar Rp258 triliun.
“Bagaimana investor bisa percaya bahwa pemerintah bisa menjaga defisit di bawah 3 persen? Kan nggak dipercaya,” ujarnya.
Ferry juga mengkhawatirkan kemungkinan Bank Indonesia kembali membeli Surat Berharga Negara (SBN) bila pemerintah kehabisan ruang fiskal. Menurut dia, langkah itu bisa memicu penurunan peringkat kredit Indonesia sekaligus menaikkan premi risiko rupiah.
“Kalau nanti ternyata government is running out of money dan cetak duit lagi untuk membeli SBN, saya khawatir rating kita malah di-downgrade,” katanya.
Di sisi lain, Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga Apindo Sarman Simanjorang mengatakan pelemahan rupiah mulai menekan psikologi dunia usaha karena biaya produksi dan bahan baku impor melonjak. Ia menilai level Rp18 ribu per dolar AS bisa menjadi batas psikologis yang memaksa pelaku usaha menyesuaikan harga.
“Kalau sudah menyentuh angka Rp18 ribu, ini sudah mulai harus menyesuaikan,” kata Sarman.
Menurut dia, jika tekanan terhadap rupiah terus berlanjut, pelaku usaha berpotensi melakukan efisiensi, mulai dari pengurangan jam kerja hingga rasionalisasi tenaga kerja.
“Kalau antara pemasukan dengan biaya operasional tidak seimbang, mungkin akan melakukan pengurangan jam kerja. Rasionalisasi tenaga kerja walaupun itu alternatif terakhir,” ujarnya.
