Jakarta – Anggota Komisi XI DPR RI Harris Turino menyoroti melemahnya nilai tukar rupiah yang sempat menyentuh Rp17.600 per dolar AS dalam rapat kerja bersama Bank Indonesia (BI) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (18/5).
Politikus PDI Perjuangan itu menyebut kondisi tersebut bahkan memunculkan ejekan di tengah masyarakat terkait angka kurs rupiah terhadap dolar AS.
“Kita tahu kurs sudah Rp17.600, bahkan muncul ejekan kalau Rp17.845 maka Indonesia merdeka katanya,” ujar Harris.
Harris mengakui BI telah menjalankan berbagai langkah untuk menjaga stabilitas rupiah. Namun, ia mempertanyakan efektivitas seluruh kebijakan itu karena rupiah tetap terdepresiasi.
“Maka pertanyaan kritisnya adalah semua instrumen yang dimiliki BI sudah dilakukan, tetapi kenapa rupiah tetap berlanjut mengalami depresiasi?” katanya.
Ia menilai tekanan global memang menjadi salah satu pendorong utama pelemahan rupiah. Meski begitu, menurut dia, pemerintah dan BI juga perlu jujur mengakui adanya persoalan dari dalam negeri.
“Penyebabnya bapak katakan adalah tekanan global sangat besar ini diakui, tetapi harus diakui juga bahwa ada masalah serius di domestik,” ujar Harris.
Harris menyebut persoalan domestik itu terlihat dari kondisi fiskal Indonesia, termasuk defisit transaksi berjalan, arus modal asing yang keluar dalam jumlah besar, serta persoalan kepercayaan investor terhadap perekonomian Indonesia.
Ia berharap BI bersama Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) terus mencari langkah yang tepat agar rupiah tidak melemah lebih dalam.
Menanggapi hal itu, Gubernur BI Perry Warjiyo memaparkan tujuh langkah yang ditempuh bank sentral untuk memperkuat rupiah.
Langkah pertama, BI memperbesar intervensi di pasar valas, baik di dalam negeri maupun luar negeri.
“Kami tingkatkan dosis untuk intervensi. Dosisnya kami tingkatkan,” ujar Perry.
Intervensi valas dilakukan BI dalam jumlah besar di pasar domestik melalui spot dan Domestic Non-Deliverable Forward atau DNDF, serta di pasar luar negeri lewat Non-Deliverable Forward atau NDF.
Perry menyebut cadangan devisa Indonesia turun sekitar US$10 miliar akibat intervensi tersebut. Namun, sebagian besar intervensi dilakukan lewat instrumen swap dan hedging agar tidak terlalu menguras devisa.
“Penurunan cadangan devisa yang sekitar US$10 miliar itu baru sebagian saja intervensi yang tunai ini karena yang sebagian besar lebih dari dua per tiga itu adalah untuk secara swap sama hedging,” katanya.
Ia menegaskan posisi cadangan devisa Indonesia masih aman menurut standar Dana Moneter Internasional (IMF).
Langkah kedua, BI menaikkan imbal hasil instrumen moneter Sekuritas Rupiah Bank Indonesia atau SRBI.
“Kami sudah mulai menaikkan suku bunga instrumen moneter SRBI hampir 100 basis poin,” ujar Perry.
Sejak Januari 2025, BI-Rate tetap di level 4,75 persen, sementara SRBI naik menjadi 6,41 persen untuk tenor 12 bulan. Kebijakan itu ditempuh untuk menarik aliran portofolio asing dan memperkuat stabilisasi rupiah.
Menurut Perry, kebijakan tersebut mulai menunjukkan hasil karena arus modal asing yang sebelumnya keluar kini kembali masuk ke pasar domestik.
“Yang tempo hari banyak outflow, sekarang jadi inflow,” ucapnya.
Langkah ketiga, BI membeli Surat Berharga Negara atau SBN di pasar sekunder untuk menjaga likuiditas rupiah.
Berdasarkan data yang disampaikan Perry, hingga Mei 2026 BI telah membeli SBN senilai Rp133,39 triliun. Sepanjang 2025, pembelian SBN mencapai Rp332,14 triliun.
Ia menjelaskan langkah itu dilakukan agar intervensi rupiah tidak membuat likuiditas pasar mengetat.
BI juga menjalankan operasi moneter dengan menjual SBN jangka pendek dan membeli SBN jangka panjang untuk menjaga stabilitas imbal hasil atau yield.
“Kami jual yang jangka pendek karena inflownya jangka pendek dan kami beli jangka panjang supaya yield SBN-nya tidak naik terlalu tinggi,” ujarnya.
Langkah keempat, BI menjaga kecukupan likuiditas pasar uang dan perbankan melalui pertumbuhan uang primer atau M0 yang tumbuh double digit sesuai koordinasi fiskal dan moneter.
Pertumbuhan M0 tercatat naik dari 11,8 persen pada Maret 2026 menjadi 14,1 persen pada akhir April 2026.
Langkah kelima, BI memperketat pembelian dolar AS tanpa underlying transaksi.
Perry menjelaskan batas pembelian dolar tanpa underlying yang sebelumnya US$100 ribu telah diturunkan menjadi US$50 ribu sejak April 2026, dan akan kembali dipangkas menjadi US$25 ribu mulai Juni 2026.
Langkah keenam, BI memperluas penggunaan transaksi mata uang lokal atau Local Currency Transaction (LCT), terutama dengan yuan China.
“Kami sudah ada transaksi rupiah-yuan di dalam negeri yang nyambung dengan Hongkong, dengan China,” kata Perry.
BI juga telah menunjuk sejumlah bank domestik untuk menjual instrumen offshore NDF di luar negeri.
Langkah ketujuh, BI memperketat pengawasan terhadap transaksi pembelian dolar dalam jumlah besar oleh bank maupun korporasi.
“Pengawasan kepada bank-bank dan korporasi yang melakukan transaksi pembelian dolar dalam jumlah besar,” ujar Perry.
