Jakarta – Pemerintah mulai memperketat pengawasan ekspor komoditas sumber daya alam (SDA) guna menekan praktik kecurangan perdagangan yang merugikan negara. Langkah ini diwujudkan melalui pembentukan PT Danantara Sumber Daya Indonesia yang akan bertindak sebagai eksportir tunggal untuk komoditas strategis.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa perusahaan pelat merah tersebut dibentuk oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM sekaligus CEO Danantara Indonesia, Rosan Roeslani.
“Pak Menteri Investasi/Kepala BKPM sudah membentuk yang namanya PT Danantara Sumber Daya Indonesia. Nanti dijelaskan lebih lanjut,” ujar Airlangga di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (20/5).
Pembentukan entitas ini menjadi respons pemerintah atas maraknya praktik under invoicing dan transfer pricing dalam ekspor SDA. Rosan Roeslani menyebutkan bahwa data dari Bank Dunia menunjukkan tingginya indikasi kecurangan tersebut yang selama ini menggerus potensi penerimaan negara.
Presiden Prabowo Subianto sebelumnya telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) yang mewajibkan ekspor komoditas strategis melalui BUMN khusus. Kebijakan ini diharapkan mampu mengoptimalkan penerimaan pajak serta mencegah pelarian devisa hasil ekspor.
“Kita tidak mau penerimaan kita paling rendah karena kita tidak berani mengelola milik kita sendiri, milik bangsa kita sendiri,” tegas Prabowo.
Sebagai tahap awal, PT Danantara Sumber Daya Indonesia akan menangani ekspor batu bara, kelapa sawit, dan paduan besi (fero alloy). Pemerintah menerapkan dua fase implementasi untuk kebijakan ini.
Pada tiga bulan pertama, eksportir masih bisa bertransaksi langsung dengan pembeli luar negeri, namun seluruh dokumentasi wajib diproses melalui PT Danantara Sumber Daya Indonesia. Setelah masa transisi berakhir, seluruh proses mulai dari kontrak hingga pembayaran akan diambil alih sepenuhnya oleh perusahaan tersebut.
Pemerintah menargetkan skema ekspor penuh melalui BUMN ini akan mulai berlaku efektif pada 1 September 2026. Ke depannya, cakupan komoditas yang dikelola akan diperluas secara bertahap ke seluruh SDA strategis lainnya.
