Jakarta – Anggota Komisi IV DPR RI, Firman Soebagyo, mendesak pemerintah untuk menghentikan wacana zonasi harga beras yang dinilai diskriminatif bagi masyarakat di wilayah timur Indonesia. Ia menegaskan bahwa pangan merupakan hak asasi manusia yang tidak boleh dibedakan harganya berdasarkan letak geografis.
Pernyataan tersebut disampaikan Firman dalam diskusi Dialektika Demokrasi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (21/5/2026). Menurutnya, kebijakan zonasi harga beras oleh Bulog berpotensi menciptakan ketidakadilan sosial bagi warga di daerah seperti Papua.
“Pangan adalah hak asasi manusia. Tidak boleh ada diskriminasi harga pangan bagi rakyat di daerah tertentu,” tegas Firman.
Selain menyoroti isu zonasi, Firman juga memberikan catatan kritis terhadap kebijakan pemerintah dalam mengelola sektor strategis. Ia mewanti-wanti agar upaya penguatan kontrol negara tidak berubah menjadi praktik monopoli ekspor yang justru mematikan daya saing pelaku usaha nasional.
Firman berpendapat bahwa masalah utama dalam sektor ekspor bukan terletak pada mekanisme usaha, melainkan pada lemahnya pengawasan terhadap praktik under invoicing. Ia menduga praktik tersebut melibatkan oknum dalam sistem pemerintahan, sehingga solusi yang tepat adalah perbaikan manajemen pengawasan, bukan pengambilalihan mekanisme pasar oleh negara.
“Kalau terjadi monopoli ekspor oleh BUMN, memang tujuannya agar pemerintah memiliki fungsi kontrol yang kuat. Tetapi persoalannya sebenarnya ada pada manajemen pelaksanaan dan pengawasan,” ujarnya.
Di sisi lain, Firman memberikan apresiasi atas keberanian pemerintah menetapkan harga pembelian gabah kering panen sebesar Rp6.500 per kilogram. Ia menilai langkah ini sebagai terobosan yang memberikan kepastian keuntungan bagi petani. Ia berharap kebijakan serupa dapat diperluas ke komoditas strategis lainnya.
Namun, ia tetap mengingatkan pemerintah untuk waspada terhadap ancaman krisis pangan yang dipicu oleh fenomena El Nino, kenaikan harga pupuk, serta tingginya biaya logistik. Firman menekankan bahwa beban biaya distribusi yang tinggi pada akhirnya akan dibebankan kepada konsumen.
“Kalau biaya distribusi naik karena bahan bakar dan logistik meningkat, akhirnya semua beban itu dibebankan kepada konsumen. Rakyat yang akan jadi korban,” ucapnya.
Sebagai solusi jangka panjang, Firman mendorong pemerintah untuk mulai serius memperkuat ketahanan pangan berbasis kearifan lokal. Ia menyarankan agar daerah-daerah mulai mengoptimalkan potensi pangan lokal seperti sagu di Papua atau jagung di wilayah lainnya, guna mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap beras.
